Senin, 10 September 2012

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL


Standar Kompetensi :
2.      Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan Nasional.

Kompetensi Dasar :
2.1.            Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.
2.2.            Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.
2.3.            Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2.4.            Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
2.5.            Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



A.   PENDAHULUAN

Pertanyaan pertama sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem hukum dan peradilan nasional, mengapa manusia perlu aturan di dalam membangun komunitas kehidupan bersama? Bahwa manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan aturan-aturan yang mampu menjamin rasa keadilan, ketenteraman dan keamanan bersama. Setiap negara dimanapun berada, memiliki tujuan atau nilai-nilai tertentu yang ingin diperjuangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, agar tidak salah arah dan otoriter maka diperlukan kaidah atau pedoman baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kaidah atau pedoman tertulis, misalnya : Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah, dan lain-lain. Sedangkan pedoman yang tidak tertulis, antara lain : Kovensi (kebiasaan di dalam penyelenggaraan negara), hukum adat pembagian waris, kebiasaan-kebiasaan upacara kematian, dan sebagainya. Kaidah atau pedoman yang ada di dalam suatu masyarakat, bangsa atau negara, pada hakikatnya merupakan cerminan nilai-nilai/aturan suatu bangsa secara keseluruhan.

Untuk apa kaidah itu ada ? Kaidah itu ada atau diciptakan adalah untuk menjamin terciptanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan bersama suatu masyarakat dan bangsa akan timbul kekacauan, manakala tidak berlandaskan pada nilai-nilai dan norma. Untuk itulah, setiap individu di dalam masyarakat atau negara sangat perlu mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan yang ingin diperjuangkan guna mewujudkan keteraturan hidup (ketertiban), rasa aman dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Y. Van Kant, bahwa tujuan hukum (dibuatnya aturan) adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.


B.   SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

1.       Sistem Hukum
a.      Pengertian Sistem
Dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar kata “sistem”. Ketika berbicara pendidikan, maka orang akan bertanya pentingnya sistem pendidikan, demikian juga ketika orang berbicara tentang ekonomi, orang akan bertanya bagaimana sistem ekonominya dan sebagainya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem hukum yang ada di Indonesia (sistem hukum nasional).

Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya, tidak seluruhnya berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula hanya berasal dari pengetahuan, seni maupun kebiasaan : seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, sistem hukum dan sebagainya.

Untuk dapat memperjelas dan memperluas pemahaman tentang sistem, berikut ini terdapat beberapa sarjana yang memberikan defenisinya.
þ  Prof. Prajudi
Sistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

þ  W. J. S. Poerwadarminta
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

þ  Prof. Sumantri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

þ  Drs. Musanef
Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur, atau
Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan.

Unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain :
1)      Seperangkat komponen, elemen, bagian.
2)      Saling berkaitan dan tergantung.
3)      Kesatuan yang terintergrasi.
4)      Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
5)      Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.

b.      Karakteristik Umum Sistem
Pemahaman tentang sebuah sistem sangat diperlukan dalam rangka untuk semakin memperjelas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komponen atau unsur-unsur yang ada di dalamnya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam setiap sistem, terkandung prinsip-prinsip atau karakteristik umum sebagai berikut :

a.       Cenderung ke arah entropi-lamban, menua, mati.
b.      Hadir dalam ruang dan waktu yang tidak bisa dihentikan.
c.       Mempunyai batas-batas yang dapat berubah.
d.      Mempunyai lingkungan proksimal dan distal :
§  Lingkungan proksimal (lingkungan yang disadari oleh sistem).
§  Lingkuangn distal (lingkungan yang berada di luar sistem).
e.       Mempunyai variabel dan parameter :
§  Variabel adalah faktor-faktor dalam sistem
§  Parameter adalah faktor-faktor di luar sistem
f.        Mempunyai sub-sistem
g.       Mempunyai supra sistem.


Bonus Info Kewarganegaraan

MANAJEMEN SISTEM
Merupakan pendekatan sistem yang bersifat pragmatis, yaitu mencari manfaat dengan mempergunakan metode sintetis atau memadukan unsur-unsur menjadi kesatuan untuk mengintegrasikan operasi-operasi kerja melalui perancangan yang menekankan pada jaringan hubungan antar unsurnya.
ANALISIS SISTEM
 Merupakan pendekatan sistem yang bertitik totak pada optimalisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Benda (SDB) yang ada dan tersedia dengan mempergunakan metode penyusunan model-model kerja untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien dan terkendali.

c.      Sistem Hukum
Bertolak dari pengertian sistem yang telah dikemukakan di atas, maka sistem hukum dimaksudkan adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan diataati oleh setiap warganya. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

1)      Sistem hukum Eropa Kontinental, adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
2)  Sistem hukum Anglo Saxon, adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
3)      Sistem hukum Adat/Kebiasaan, adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, dan
4)      Sistem hukum Agama, merupakan sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.


d.      Pengertian Hukum
Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang mau dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Karena itu, sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini.

þ  Prof. Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

þ  Leon Duguit
Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

þ  Drs. E. Utrecht, S.H.
Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karen aitu harus ditaati oleh masyarakat itu.


þ  S.M. Amin, S.H.
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.

þ  J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.
Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan ,masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggraan terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

þ Samidjo
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.


2.      Tujuan Hukum
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

No
Tokoh/ Pakar
Pendapat yang Dikemukakan
1.
Prof. Subekti, S.H.
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang menda-tangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2.
Van Apeeldoorn
Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.
3.
Teori Etis
Hukum itu semata-mata menghendaki “keadilan”. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai “apa yang adil dan apa yang tidak adil”.
4.
Oeny
Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, sedangkan unsur-unsur keadilan ialah: “Kepentingan daya guna dan kemanfaatannya”.
5.
Bentham (Teori Utilitarianisme)
Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain, “Menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang”.
6.
Prof. Y. Van Kant
Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentinbgan tiap-tiap manusia tidak diganggu.
7.
Geny
Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
8.
Tujuan Hukum Nasional Indonesia
Ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya.


3.      Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (welborn) dan sumber hukum “formal” (kenborn). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum.

Isi hukum dapat menjadi peraturan yang berlaku dalam pergaulan manusia, bila diberi bentuk tertentu. “Bentuk” atau “kenyataan” yang oleh karenanya kita dapat menemukan hukum yang berlaku, disebut sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Macam-macam sumber hukum formal, antara lain : Undang-undang, Traktat, Kebiasaan (Hukum tidak tertulis), Doktrin, dan Yurisprudensi,


1.       Undang-Undang
Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.
a. .Undang-undang dalam arti material, adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti : Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
b.   Undang-undang dalam arti formal, adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Misalnya, ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal, karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.

2.      Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)
Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Kebiasaan, merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut Konvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis, karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.
Agar suatu kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut :
a.    Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama, yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya.
b.    Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.
Contoh : dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataan praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

3.      Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Timbulnya yurisprudensi, karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang yang sedang dihadapinya.
Dalam membuat yurisprudensi, bisanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran sebagai berikut :
1)      Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata ;
2)      Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang ;
3)      Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ;
4)    Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan
5)  Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.


Bonus Info Kewarganegaraan

PERIHAL YURISPRUDENSI
Kata yurisprudensi (Latin : Jurisprudentia = sarjana hukum). Istilah yurisprudensi, dapat dibedakan sebagai berikut :
1.      Secara umum, berarti peradilan ;
2.  Dalam arti sempit, merupakan ajaran hukum yang tersusun dari dan di dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum ;
3.      Himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sistematik.


4.      Traktat
Traktak adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
§  Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, masalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
§  Traktat multilateral, adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri (PBB, NATO, dan sebagainya).
Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini.
1)      Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat/disampaikan oleh delegasi negara yang bersangkutan.
2)      Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.
3)      Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.
4)      Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.
Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara, traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.


5.      Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi, bahkan punya pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional.
Dalam hukum ketatanegaraan, kita mengenal doktrin, seperti doktrin dari Montesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yang terpisah, yakni:
§  Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang)
§  Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang)
§  Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang)

Bonus Info Kewarganegaraan

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
(TAP MPR No. III/MPR/2003)
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut :
1.      Undang-undang Dasar 1945 ;                           
2.      Ketetapan MPR-RI ;                               
3.      Undang-undang ;                                     
4.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ;
5.      Peraturan Pemerintah ;
6.      Keputusan Presiden ; dan
7.      Peraturan Daerah.





4.      Penggolongan Hukum

§  Berdasarkan Wujudnya
þ  Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbegai peraturan negara. Contoh : UUD 1945, UU, dan lain-lain.
þ  Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum tidak keyakinan disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus).

§  Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya
þ  Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya).
þ  Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya).
þ  Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

§  Berdasarkan Waktu dan Diaturnya
þ  Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif.
þ  Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum).
þ  Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

§  Berdasarkan Pribadi dan Diaturnya
þ  Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja.
þ  Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan.
þ  Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.

§  Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya
Berdasarkan  isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi : hukum publik dan hukum privat.
þ  Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.
a.   Hukum Tata Negara, mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan. Singkatnya mempelajati hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.
b.      Hukum Administrasi negara, adalah seperangkat peraturan  yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya, mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dari negara.
c.      Hukum Pidana, adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pelanggaran (overtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahatan (misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.

d.      Hukum Acara, disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata), hukum acara adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8/1981 diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyelidikan, pengadilan yang berwenang, dan sebagainya.

þ  Hukum Privat (hukum perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara, pribadi atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijik Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan Hukum Adat. Hukum Perdata dapat di bagi sebagai berikut:
a.      Hukum Perorangan, adalah hampunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subyek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT,CV
b.      Hukum keluarga, adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak). Hukum keluarga dapat dibagi sebagai berikut :
þ  Kekuasaan Orangtua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur. Kekuasaan orangtua putus ketika seorang anak telah dewasa (21 tahun), terlalu nakal, putusnya perkawinan.
þ  Perwalian, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai cukup umur. Hal ini terjadi, misalnya karena perkawinan keduaorangtuany outus. Di Indonesia, wali pengawas dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan.
þ  Pengampunan, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang ditunjuk hakim untuk menjadi kurator (pengampun) bagi orang dewasa yang diampuninya (kurandus) karena adanya kelainan; sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus diri, dan berkelakuan buruk.
þ  Perkawinan, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak (laki-laki, dan perempuan) dengan maksud hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut Undang-undang. Di Indonesia, diatur dengan UU No.1/1974.

c.      Hukum Kekayaan
Adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup :
þ  Hukum benda, mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak 9diakui dan dihormati setiap orang). Hukum benda terdiri dari :
1)     Hukum Benda Bergerak: karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga);
2)  Hukum Benda Tidak Bergerak: karena sifatnya (tanah dan bangunan), katena tujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hak opstal dan hipotik).
þ  Hukum Perikatan, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atau suatu prestasi (pemenuhan sesuatu). Pihak lain (debitur) wajib memberikan sesuatu. Bila debitur tidak menetapi perikatannya, hal itu dinamakan wanprestasi. Obyeknya adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri dari :
1)      Memberikan ssesuatu; yaitu membayar harga, menyerahkan barang, dan sebagainya
2)  Berbuat sesuatu; yaitu memperbaiki barang  yang rusak, membongkar bangunan, karena putusan pengadilan , dan sebagainya.
3)     Tidak berbuat sesuatu; yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merk tertentu karena putusan pengadilan.

d.      Hukum Waris
Hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerima waris, serta hibah serta wasiat. Pembagian waris dapat dilakukan dengan cara :
þ  Menurut Undang-Undang, yaitu pembagian kepada si waris yang memiliki hubungan darah terdekat. Contoh: jika seorang ayah meninggal, hartanya akan di wariskan kepada anak dan istrinya, tetapi apabila ia tidak mempunyai keturunan pembagian warisannya diatur menurut undang-undang.
þ  Menurut Wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dalam akte notaris. Penerima warisan disebut legataris, dan bagian warisan yang diterimanya disebut legaat.

Dalam arti luas, hukum perdata mencakup pula Hukum Dagang dan Hukum Adat.

þ  Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koophandel), adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia (person) dalam perdagangan atau perniagaan. Hal-hal yang diatur mencakup : Buku I (perniagaan pada umumnya) dan Buku II (hak dan kewajiban yang timbul dalam dunia perniagaan).

þ  Hukum Adat, hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh: pernikahan menurut adat manggarai-Flores, pernikahan daerah Bugis, pembagian waris di Batak, dan sebagainya.


5.     Sanksi Hukum
Pada setiap negara yang menerapkan supremasi hukum, maka setiap jenis apapun pelanggarannya akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi kepada yang melanggar hukum, merupakan bentuk nyata dari suatu produk hukum baik tertulis maupun tidak tertulis telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga dimaksudkan agar para pelanggar hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya.
Pada negara yang warga negaranya telah melaksanakan hukum atau peraturan-peraturan dengan baik, hal ini akan tercermin pada kesadaran warga negara dalam hal antara lain : berlalu lintas dengan tertib, rasa aman dan nyaman pada saat di ruang publik, disiplin dalam antrian di halte kendaran, dan sebagainya. Berikut ini, adalah macam-macam sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP :
þ  Hukuman Pokok, yang terdiri dari :
a.       Hukuman Mati
b.      Hukuman Penjara, yang terdiri dari :
         Hukuman seumur hidup
    Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)
c.       Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari).
þ  Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :
a.       Pencabutan hak-hak tertentu.
b.      Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c.       Pengumuman keputusan hakim.
Catatan : Bahwa KUHP yang berlaku, terlahir pada zaman Hindia Belanda  (1 Januari 1918) yang bersumber dari (Wetboek Van Strafreht). Namun pada masa sekarang ini KUHP tersebut telah banyak mengalami penyesuaian.

6.     Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Dalam mempelajari hukum pidana dan hukum perdata, perlu diberikan pemahaman perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya sebagai berikut :
þ  Hukum Pidana
Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (delik) yang disengaa disebut delik doloes, sedangkan tindak pidana yang tidak sengaja di sebut delik coelpa.

þ  Hukum Perdata
Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa ingin dirugikan. Di sini, ada pihak yang mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

Sedangkan untuk perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Titik Perhatian
Perbedaan Hukum Acara
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Pelaksanaan
Inisiatif datang dari pihak yang dirugikan (penggugat)
Inisiatif datang dari pihak penuntut umum (Jaksa)
Penuntutan
Penuntut adalah pihak yang dirugikan (penggugat), dan berhadapan dengan tergugat.
Jaksa sebagai penuntut umum, yang memiliki wewenang atas nama negara dan berhadapan dengan pihak terdakwa.
Alat-alat Bukti
1.      tulisan
2.      saksi
3.      persangkaan
4.      pengakuan
5.      sumpah
1.      tulisan
2.      saksi
3.      persangkaan
4.      pengakuan
Kedudukan Para Pihak
Semua pihak mempunyai kedudukan yang sama, dan hakim bertindak sebagai wasit dan bersifat pasif.
Jaksa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada terdakwa. Hakim aktif.
Macam Hukuman
Hukum dapat berupa denda, atau hukuman kurungan seba-gai pengganti hukuman denda.
Hukum berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tambahan.
Sumber-sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana antara lain:
1.      UU Darurat No.1 Tahun 1951 (Het Herziene Indonesische Reglement, disingkat HIR, atau Reglement Indonesia yang sudah diperbaharui)
2.      UU No.14 Tahun 1970 yang sudah dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3.      UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung dan dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004.
4.      UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan dirubah dengan UU No.8 Tahun 2004.
5.      UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2004.


7.     Peradilan Nasional
Sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan sebagai berikut :
§  Peradilan Umum,
§  Peradilan Agama,
§  Peradilan Militer,
§  Peradilan Tata Usaha Negara, dan
§  Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut.
§  Pengadilan Sipil, terdiri dari :
1.      Pengadilan Umum
a.       Pengadilan Negeri
b.      Pengadilan Tinggi
c.       Mahkamah Agung
2.      Pengadilan Khusus
a.       Pengadilan Agama
b.      Pengadilan Adat
c.       Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara)
§  Pengadilan Militer, terdiri dari:
1)       Pengadilan Tentara
2)       Pengadilan Tentara Tinggi
3)       Mahkamah Tentara Agung

a.     Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum, bahwa yang dimaksud Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan pula Kejaksaan Negeri sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum. Tetapi dalam perkara perdata, Kejaksaan negeri tidak ikut campur (tangan).

b.      Pengadilan Agama
Adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris, dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu, keputusan Pengadilan Agama dapat dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.

c.      Pengadilan Militer
Adalah pengadilan yang mengadili hanya dalam lapangan pidana, khususnya bagi :
1)          Anggota TNI dan Polri,
2)       Seseorang yang menurut Undang-Undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan Polri,
3)       Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polri menurut Undang-Undang,
4)       Tidak termasuk a sampai dengan c tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

d.      Pengadilan Tata Usaha Negara
Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tergolong masih sangat baru. Hal itu bisa kita lihat dari keberadaannya yang berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa dalam tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Masalah-masalah yang menjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut.
1)         Bidang Sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin.
2)       Bidang Ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya.
3)       Bidang Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang. Misalnya, bidang kepegawaian, pemecatan, pemberhentian hubungan kerja, dan sebagainya.
4)       Bidang Hak Asasi Manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (seperti yang diatur di dalam KUHP) mengenai praperadilan, dan sebagainya.
Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut :
a)      Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilann tingkat pertama di kabupaten/kota.
b)      Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding di provinsi.

Bonus Info Kewarganegaraan

Dalam lingkungan pengadilan umum, selain pengadilan negeri juga terdapat Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan banding tingkat kedua yang mengadili lagi suatu perkara perdata atau pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama. Pemeriksaan di sini hanya atas dasar pemeriksanaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.
Salah satu kekuasaan Pengadilan Tinggi adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga peradilan itu diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Pengadilan Tinggi juga mempunyai wewenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Sebagai catatan, tidak semua perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dapat diminta banding.
Pengadilan Tinggi tidak saja berada di lingkungan pengadilan umum, tetapi juga terdapat pada pengadilan khusus (Pengadilan Agama dan Tata Usaha negara), serta Pengadilan Militer.
Perlu diketahui bahwa untuk dapat menuntut seseorang yang dianggap bersalah, asas-asas berikut harus diperhatikan.
a.      Asas Opportunitas
Dalam asas ini, kejaksaan tak berkewajiban untuk menutut seseorang walaupun telah diketahui benar-benar bahwa ia bersalah, demi kepentingan umum (asas ini dianut oleh Indonesia).
b.      Asas Legalitas
Dalam asas ini, jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan delik (tindak pidana) tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul. Dengan perkataan lain, setiap perkara yang cukup buktinya harus dituntut.



  1. Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan
a.      Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri, dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu Kabupaten/Kota. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hal lain yang menjadi tugas dan kewenangannya, antara lain :

1)    Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
2)   Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3)  Memberikan keterngan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4)  Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6)  Memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7)       Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu :
1)       Korupsi,
2)       Terorisme
3)       Narkotika/psikotropika,
4)       Pencucian uang, atau
5)  Perkara tidak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

b.      Pengadilan Tingkat Kedua
Pengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.  Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah.
1)       Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
2)       Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
3)       Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
4)    Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
Wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah.
1)  Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
2)   Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

c.      Kasasi oleh Mahkamah Agung
Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, adalah pemegang Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia atau dilain tempat yang ditetapkan oleh Presiden.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua Muda yang dibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut.
1)   Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
2)   Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
3)  Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
4)     Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Wewenang Mahkamah Agung (dalam lingkungan peradilah) adalah sebagai berikut.
1)       Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),
2)       Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
3)   Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
4)   Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,
5)   Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
6)    Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7)       Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :
1)    Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
2)   Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena peampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku,
3)     Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi,
4)       Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris,
5)   Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :
1)       Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
2)       Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
3)  Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan suatu kasasi dapat dilakukan oleh orang-orang dalam perkara berikut ini.
1)   Dalam hal perkara perdata, yaitu oleh pihak-pihak yang berperkara. Permohonan demikian hanya dapat diterima apabila upaya-upaya hukum biasa yang dapat digunakan telah dimanfaatkan.
2)    Dalam perkara pidana, dapat dilakukan oleh terpidana atau jaksa yang bersangkutan sebagai pihak atau pihak ketiga yang dirugikan.

Bonus Info Kewarganegaraan

Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.
Disamping Mahkmah Agung, juga ada suatu Kejaksaan Agung yang dikepalai oleh Jaksa Agung. Dibawah Jaksa Agung ada seorang atau lebih Jaksa Agung Muda. Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara pidana militer, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung beserta Jaksa Agung diberi pangkat militer (tituler).


3.     Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disyahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
a.    Wewenang, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum.
b.      Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.


Bonus Info Kewarganegaraan

IHWAL MAHKAMAH KONSTITUSI
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, pada masa bakti 2006-2009 (masa jabatan kedua kalinya), disumpah pada tanggal 22 Agustus 2006.


C.   MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSINYA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

Setiap komunitas masyarakat dimanapun berada, sudah barang tentu memiliki pedoman atau kaidah dalam  penyelenggaraan hidup secara bersama-sama. Kaidah atau pedoman di dalam penyelenggaran kehidupan masyarakat, sering disebut sebagai “norma” yang selama ini sesungguhnya telah kita laksanakan baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Norma merupakan peraturan yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma merupakan aturan main dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan agar tidak ada benturan kepentingan antar anggota masyarakat.

1.       Pengertian Norma
Norma merupakan pedoman perilaku bagi setiap manusia dalam suatu komunitas masyarakat yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai orang lain; dan norma juga dapat dijadikan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.
Dengan norma, setiap orang dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran, maka terhadap si pelanggar harus dikenakan sanksi, yaitu berupa hukuman yang harus diterimanya karena pelanggaran itu. Contoh, jika seseorang melanggar aturan lalu lintas (menyerobot lampu merah), ia akan ditilang dan dikenakan sanksi hukum (denda).
Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan agar setiap orang berperilaku sesuai dengan aturan atau norma itu sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut A. Muis, norma adalah suatu cara berfikir dan bertindak yang terstruktur, terpola, dan diatur oleh kaidah-kaidah yang memberitahukan suatu harapan akan konformitas sosial.

2.     Macam-Macam Norma dan Sanksinya
Kita dapat menjelaskan norma dalam masyarakat berdasarkan dua hal berikut : berdasarkan sumber/ asal-usulnya dan berdasarkan daya mengikatnya. Berdasarkan sumber/ asal-usulnya, norma dapat dibagi menjadi : norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sedangkan berdasarkan daya mengikatnya, norma dapat dibagi menjadi : Cara (Usage), Kebiasaan (Folkways), Tata Kelakuan (Mores) dan Adat-istiadat (Custom). Masing-masing norma, entah berdasarkan asal-usulnya ataupun berdasarkan daya mengikatnya, memiliki sanksi tertentu.

b.    Berdasarkan Sumber/ Asal-Usulnya
Untuk mempermudah pemahaman tentang macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat pada umumnya, perhatikan matriks di bawah ini.


No.
Norma
Pengertian
Contoh-contoh
Sanksi
1.
Agama
Petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul/ Nabi) yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran.
a.       Bersembah-yang/ibadah sesuai tempat-nya.
b.      Tidak berjudi,
c.       Suka beramal, dan lain-lain.
Tidak lang-sung, karena akan diperoleh setelah wafat/ meninggal du-nia (pahala atau dosa).
2.
Kesusilaan
Aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia (insan kamil) tentang baik buruknya suatu perbua-tan)
a.       Berlaku jujur.
b.      Bertindak adil.
c.       Menghargai orang lain.
Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasa-kan (merasa bersalah, me-nyesal, malu, dsb).
3.
Kesopanan
Peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolo-ngan manusia di dalam masya-rakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Norma keso-panan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu.
a.       Menghormati orang yang lebih tua.
b.      Tidak berkata kasar.
c.       Menerima dengan tangan kanan.
Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, atau dikucilkan dari pergaulan.
4.
Hukum
Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masayarakat (negara). Dalam masyakarakat tertentu, hukum diberlakukan secara lisan; ini disebut hukum adat atau hukum umum.
Hukum mempunyai dua aspek yang berkaitan erat satu sama lain. Aspek pertama adalah sistem norma dan aspek kedua adalah sistem kontrol sosial. Hukum sebagai sistem norma berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial. Hukum sebagai kontrol sosial berfungsi untuk menin-dak tegas setiap pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto, kedua aspek tersebut perlu dilengkapi dengan aspek hu-kum lain, yaitu hukum sebagai konkretiasi atau perwujudan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
Ciri norma hukum antara lain adalah diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan ada penegak hukum sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi.
Tujuan utama norma hukum adalah menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat.
a.       Harus tertib.
b.      Harus sesuai prosedur.
c.       Dilarang  mencuri, merampok, dll.
Tegas, artinya ada aturan yang telah di-buat dan seca-ra material telah diatur dalam (UU, Peraturan Pemerintah, KUHAP, dan sebagainya).
Nyata, mengi-kat dan me-maksa, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan ka-dar hukuman-nya berdasar-kan perbuatan yang dilang-garnya. Contoh: dalam Pasal 359 KUHP menyebutkan, “Barang siapa karena kealpa-annya menye-babkan kema-tian orang lain diancam de-ngan pidana penjara paling lama lima ta-hun atau kuru-ngan paling lama satu tahun”.




c.     Berdasarkan Daya Mengikatnya
Norma-norma yang ada dalam masyarakat mempunyai daya mengikat yang berbeda-beda. Ada yang ikatannya lemah, ada yang ikatannya sedang, ada yang ikatannya kuat. Umummnya para anggota masyarakat tidak berani melanggar norma yang berdayaikat kuat. Kalau dilihat dari daya mengikatnya terhadap para anggota masyarakat, norma dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu : Cara, Kebiasaan, Tata Kelakuan, dan Adat-Istiadat.
1)      Cara (Usage)
Cara adalah norma yang paling lemah daya mengikatnya. Cara atau usage lebih menonjol dalam hubungan antar individu. Orang-orang yang melanggarnya paling-paling akan mendapatkan cemoohan atau ejekan saja.
Contoh : ketika selesai makan seseorang bersendawa atau mengeluarkan bunyi sebagai tanda kekenyangan. Tindakan tersebut dianggap tidak sopan,dan karenanya orang tersebut akan diejek atau dicemooh.

2)     Kebiasaan (Folkways)
Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama karena orang banyak menyukai dan menganggapnya penting dan karenanya juga terus dipertahankan. Daya mengikatnya lebih tinggi dibandingkan Cara atau usage. Selain hanya merupakan soal rasa atau selera belaka, kebiasaan merupakan tindakan yang berkadar moral kurang penting. Bila orang tidak melakukannya, ia paling-paling akan dianggap aneh, namun tidak dicap jahat atau jelek. Setiap perilaku aneh selalu mengundang gosip atau tertawaan orang lain, namun tidak perlu dirajam atau dipenjarakan.
Contoh : Jika mau masuk ke rumah orang harus permisi dulu dengan mengetuk pintu, menghormati orang yang lebih tua, kebiasaan menggunakan tangan kanan ketika hendak memberikan sesuatu kepada orang lain, dan sebagainya.

3)     Tata Kelakuan (Mores)
Apabila kebiasaan tertentu tidak sekedar dianggap sebagai cara berperilaku melainkan diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan itu menjadi “Tata Kelakuan”. Tata Kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap para anggotanya. Tata kelakuan memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu. Pelanggaran terhadap tata kelakuan adalah sanksi yang agak berat, seperti dikucilkan secara diam-diam dalam pergaulan.
Contoh : berciuman di depan umum, dan berpakaian sangat minim. Tata kelakuan dianggap penting karena :
§  Memberikan batas-batas pada kelakuan setiap orang (individu). Hal ini penting karena setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing.
§  Mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya.
§  Menjaga solidaritas di antara anggota-anggotanya demi menjaga keutuhan dan kerja sama di antara anggota masyarakat.

4)     Adat Istiadat (Custom)
Adat-istiadat dipandang penting bagi berfungsinya suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Tindakan mencuri adalah bentuk kejahatan serius terhadap adat-stiadat yang sangat menekankan penghargaan terhadap hak milik pribadi. Tabu merupakan adat-istiadat yang bersifat melarang (proscriptive), yaitu menjelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
Contoh : pada umumnya masyarakat menganggap tabu hubungan seksual dan perkawinan antar kerabat dekat (tabu inses), atau makan daging sesama manusia. Sanksi terhadap dilanggarnya tabu dan adat-istiadat umumnya lebih keras dibandingkan pelanggaran terhadap Cara, Kebiasaan, dan Tata Kelakuan. Sanksi-sanksi itu misalnya dipenjara, dibuang/ ditolak dalam pergaulan masyarakat, dan bahkan dirajam sampai mati.

Bonus Info Kewarganegaraan

NORMA, MORAL, MORALITAS, DAN ETIKA

Di dalam kehidupan masyarakat, kita sesungguhnya dihadapkan pada apa yang disebut norma moral. Norma moral adalah petunjuk tentang yang baik dan yang jahat. Kita sering mendengar “Anda tidak bermoral”., itu artinya anda melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau tercela. Lalu apa itu moralitas ?
Moralitas adalah prinsip-prinsip mengenai yang baik dan jahat. Akan tetapi karena moralitas itu sifatnya abstrak, maka setiap masyarkat atau kebudayaan menetapkan dan menterjemahkan sendiri apa yang dianggapnya sebagai “yang baik” dan “yang jahat”. Hasilnya adalah terbentuknya norma-norma. Singkatnya, norma merupakan  operasio-nalisasi konkret dari moralitas yang sifatnya abstrak itu.
Operasionalisasi yang paling tinggi misalnya tercermin dalam adat istiadat dan norma kesusilaan. Lalu, kita sering pula mendengar istilah etika. Apakah etika itu ? Etika adalah kajian filosofis mengenai moralitas atau standar-standar perilaku. Singkatnya “etika” adalah pelajaran atau ilmu tentang moralitas. Hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia mengajarkan “etika”. Kata lain untuk “etika” adalah “filsafat moral”.
Meskipun suatu kebudayaan merumuskan sendiri apa yang dianggapnya perilaku bermoral atau tidak bermoral, moralitas itu sendiri bersifat universal; artinya apa yang dianggap bermoral atau tidak bermoral berlaku untuk semua kebudayaan dan masyarakat di dunia ini.



D.  MENUNJUKKAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Hukum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, dan sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, agar kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram dan tertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Diantara sikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain :
1.       Sikap Terbuka
Sikap terbuka, merupakan sikap yang secara internal adanya keinginan bagi setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam rangka menghilangkan rasa curiga dan salah faham sehingga dapat memupuk saling rasa percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan. Sikap terbuka dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku, dapat mencakup hal-hal berikut :
a.       sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah,
b.      mau mengatakan apa adanya benar atau salah,
c.       berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum,
d.      berupaya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan.


2.      Sikap Obyektif/Rasional
Bersikap obyektif atau rasional, merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada data, fakta dan dapat diterima oleh akal sehat. Seseorang yang mengedepankan obyektivitas atau rasionalitas, akan memiliki pendirian kuat dan mampu berfikir jernih dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga tidak mudah difitnah atau terombang-ambing oleh keadaan. Beberapa contoh sikap obyektif yang dapat ditunjukkan antara lain :
a.    mampu menyatakan/menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik,
b.     sanggup menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya,
c.    mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu          pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah,
d.      sanggup menyatakan kekurangan atau kelemahannya jika orang lain lebih baik,
e.       menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian atau profesinya.

3.      Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum
Kepentingan umum atau kepentingan orang lain, dimanapun berada agar didahulukan. Sikap mengutamakan kepentingan umum, merupakan sikap seseorang untuk menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan/penting dalam suatu kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum, sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini :
a.       merelakan tanah atau bangunan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan,
b.      memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya,
c.       memberi tempat/pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan,
d.      memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengan kesepakatan,
e.    membayar pajak (bumi dan bangunan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain) berusaha tepat waktu.


E.   UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1.       Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan korupsi sesungguhnya selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidak jujuran). Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa “Korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi yang sebangun dengan kata “kolusi” dan “nepotisme”, nampaknya perlu juga disebutkan sebagai berikut :
§  Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
§  Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

2.      Gambaran Umum Korupsi
Praktik-praktik korupsi di bumi Indonesia, sebenarnya telah berlangsung sejak era orde lama (sekitar tahun 1960-an) bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan tim Pemberantasan Korupsi berdsarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpim langsung oleh Jaksa Agung,  belum membuahkan hasil nyata.

Era Orde Baru, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut dinyatakan tidak mampu lagi untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk lebih memperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi, dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun dirasakan sangat berat beban korupsi di Indonesia, yakni sejak akhir tahun 1997 dimana negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Krisis demi krisis menyusul kemudian terjadi krisis politik, sosial, kepemimpinan dan kepercayaan yang pada akhirnya adalah menjadi krisis multi dimensi. Gerakan reformasi  yang menumbangkan rezim Orde Baru, menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tuntutan masyarakat tersebut selanjutnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Beberapa contoh kasus yang dimuat dalam harian ibukota yang sedikit demi sedikit terkuak dan muncul ke permukaan yang sarat berbau KKN antara lain :
a.      Hilangnya aset tanah Pemda DKI Jakarta yang mencapai Rp. 5 trilyun (Kompas, 26/3/1999),
b.   Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek milayaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999),
c.       Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999).
d.    Banyaknya penyimpangan di tubuh Departemen (Perhubungan, Koperasi, Dalam Negeri)    yang mencapi trilyunan rupiah antara tahun 1998 s.d. 1999 (Kompas, 16/7/1999).
e.       Dan tentu saja masih banyak yang lain.


  1. Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi
Di negara Indonesia meskipun sejak orde lama, orde baru dan sekarang ini telah diupayakan pembernatasannya, namun hingga sekarang ini penyakit “korupsi” masih berkembang cukup subur di segala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktek-praktek korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.

Sedangkan persepsi pada kelompok masyarakat terpelajar  (mahasiswa), dapat identifikasi sebagai berikut :
a.         Kelompok  mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan emosi yang meluap-luap dan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup, juga sangat mengutuk perbuatan yang merugikan negara dan bangsa. Oleh aspirasi sosialnya yang sehat dan tidak memiliki vested interest, tidak henti-hentinya mereka melontarkan kritik. Lalu memberikan sugesti-sugesti kepada pemerintah untuk melakukan tindakan korektif tegas terhadap perbuatan korupsi. Hal ini cukup berhasil terutama pada saat gerakan reformasi digulirkan pada tahun 1998.
b.     Mereka pada umumnya tidak melakukan identifikasi terhadap trata ekonomi atau strata etnik tertentu. Oleh karena pengaruh pembelajaran yang intensif, munculah kesadaran politik pada mereka dan timbul pula aspirasi politik. Mereka mampu melihat secara kritis, dan merasa sangat tidak puas terhadap perbuatan-perbuatan manipulatif dan koruptif dari banyak pejabat. Mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.
c.   Kritik-kritik dan oposisi mahasiswa itu pada umumnya tidak bersumber pada masalah kekurangan materiil atau kemiskinan, akan tetapi karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang lebih merata. Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan “penguasa yang korup” dan  “derita rakyat”.

  1. Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena di negara berkembang pada umumnya termasuk Indonesia, proses modernisasi belum mampu ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Sementara disisi lain, institusi-institusi politik yang ada juga masih lemah. Lemahnya lembaga-lembaga politik tersebut, banyak disebabkan oleh mudahnya “oknum” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kelompok business/ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan, profesi serta kekuatan-kekuatan asing tertentu.

Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok­kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka (politikus instan) sering hanya ingin memuaskan ambisi-ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Oleh sebab itu, tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu.  Sebagai akibatnya, terjadilah runtunan peristiwa sebagai berikut :
1.         Partai-partai politik sering in-konsistensi, artinya apa yang diperjuangan dan menjadi misinya       sering berubah-ubah (pendirian dan ideologi) dan “mudah dibeli” sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
2.  Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Dengan demikian, lembaga-lembaga politik tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, dan cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya.
3.              Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik” dalam bentuk keuntungan materiil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat banyak sehingga terjadi “kehampaan motivasi perjuangan”.
4.   Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.
5.  Di masyarakat, mereka sebagai kelompok Orang-orang Kaya Baru (OKB, nouveaux riches) yang ingin mendapatkan status sosial dan kekuasaan politik yang seimbang dengan posisi ekonominya yang baru. Sumber kekuasaan dan ekonomi, mulai terkonsentrasi pada satu atau beberapa kelompok kecil yang melimpah sehingga kekayaan dan kesejahteraan yang ada terkonsentrasi pada yang menguasai sumber-sumber pendapatan dan tampuk pemerintahan. Sedangkan derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar (rakyat).
6.             Penggunaan lembaga-lembaga politik sebagai sarana untuk mencapai harta kekayaan itu mencakup pengertian adanya: dwi-aliansi di antara bidang “politik” dengan sektor “ekonomi-business”. Bahkan tidak jarang nilai-nilai politik dan lembaga-lembaga politik itu menjadi bawahan/subordinate dari nilai dan ambisi lembaga-lembaga ekonomi. Tujuan-tujuan politik yang prinsipil bukannya kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak, akan tetapi promosi dari kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan.
7.         Pada umumnya, kesempatan korupsi akan lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dalam hierarki politik kekuasaan. Para legislator (pembuat undang­undang) tingkat nasional pada umumnya lebih korup daripada pejabat-pejabat lokal. Demikian juga untuk aparat birokrat tingkat atas, lebih memiliki kesempatan daripada pejabat-pejabat eselon dibawahnya.

Dalam pemerintahan yang korup, mereka yang telah mendapatkan kekuasaan politik tertinggi sangat mungkin memiliki kesempatan paling banyak . Dengan demikian, maka tumbuh suburnya korupsi yang berat di puncak” itu hampir selalu disebabkan oleh adanya sumber daya manusia pada kekuasaan/kelembagaan politik yang sangat lemah. Mereka tidak mampu berdiri secara otonom sehingga tidak mampu pula membebaskan diri dari macam-macam pengaruh penyogokan dan pembelian kekuasaan .

Bonus Info Kewarganegaraan

SISI LAIN PENANGGULANGAN “KORUPSI”

Korupsi, merupakan penyakit laten yang dihampir setiap negara memiliki “tempat untuk bersemai” sendiri. Korupsi dapat berkembang biak atau tidak, sangat tergantung kondisi sosial politik  para penyelenggara negara dan elit politik yang berkuasa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kondisi sosial budaya masyarakat setempat, apakah mereka kritis, acuh tak acuh atau bisa diajak kerja sama.
Di negara Indonesia, upaya penanggulangan korupsi sudah gencar dilaksanakan pada Tahun 1960 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960. Keluarnya undang-undang tersebut diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan tim Pemberantasan Korupsi berdsarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpim langsung oleh Jaksa Agung. Upaya pemberantasan kurang berjalan efektif, karena faktor-faktor antara lain : pelaku sulit untuk ditindak secara pidana, hanya ditujukan kepada pegawai negari dan belum didukung oleh peraturan-peraturan yang ada.
Kegagalan diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960, pada masa Orde Baru kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang pada waktu itu diupayakan maksimal melalui “Operasi Tertib” yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga undang-undang tersebut dinyatakan tidak mampu lagi untuk dilaksanakan.
Selanjutnya untuk lebih memperkuat pelaksanaan pemberantasan korupsi, dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap sebagai penyempurnaan, yaitu antara lain :
1.      Tindak pidana korupsi dapat dilakukan korporasi,
2.      Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil,
3.      Perluasan pengertian tentang pegawai negeri,
4.      Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan maksimum,
5. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan unsur masyarakat.




F.    PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Negara Indonesia meskipun dewasa ini telah diwarisi oleh “budaya korupsi” yang sudah “menggurita” atau berurat berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, namun kita masih optimis untuk upaya penanggulangannya. Partisipasi dan dukungan segenap lapisan masyarakyat sangat dubutuhkan dalam mengawal upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pembeberantasa Korupsi (KPK), dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi, merupakan  komisi independen yang diharapkan mampu menjadi “martit” bagi para pelaku tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

KPK dengan keterbatasan yang ada sangat menyadari bahwa untuk memberantas “Korupsi” di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Oleh sebab itu, agenda yang perlu dilakukan antara lain : Pertama, membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi..  Kedua, mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance. Ketiga, membangun  kepercayaan masyarakat. Keempat,  mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar (big fish). Kelima, memacu aparat penegak hukum lain untuk memberantas korupsi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia antara lain :
  1. Upaya Pencegahan (Preventif)  :
a.         Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan pendidikan agama.
b.             Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.
c.      Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi.
d.     Demi kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
e.    Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Jabatan dan kekuasaan, akan didistribusikan melalui norma-norma teknis kemampuan dan kelayakan.
f.            Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi; dibarengi sistem kontrol yang efisien. Menyelenggarakan sistem pemungutan pajak dan bea cukai yang efektif dan ada supervisi yang ketat, baik di pusat maupun di daerah.
g.          Melakukan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan “pejabat” yang mencolok. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga menjadi hasil korupsi, akan disita oleh negara.
h.        Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan­jawatan bawahnya. Akan selalu ada  koordinasi antar departemen yang lebih baik, disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

  1. Upaya Penindakan (Kuratif)  :
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hromat dan dihukum pidana. Beberapa contoh penanganan kasus dan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK yaitu :

a.       Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
b.     Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004),
c.       Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004),
d.  Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004),
e.    Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004),
f.        Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU, kepada tim audit BPK (2005),
g.   Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta oleh kuasa hukum Abdullah Puteh, dengan tersangka TSP, SRR, dan MS. (2005)
h.   Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo, dengan tersangka Harini Wijoso, Sinuhadji, Pono Waluyo, Sudi Ahmad, Suhartoyo dan Triyadi
i.    Dugaan korupsi perugian negara sebesar 32 miliar rupiah dengan tersangka Theo Toemion (2005)
j.        Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005)

  1. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa.
a.            Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik (masyarakat luas),
b.              Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh,  karena hal ini justru akan merugikan masyarakat  itu sendiri,
c.          Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional,
d.          Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
e.   Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.

 
  1. Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
a.       Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.
b.      Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.
Publikasi tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global. Hubungan antara kompetitifnya sebuah negara dan korupsi telah dibahas pertama kali dalam seminar TI di Praha, November 1998. Survei TI Indonesia yang berbentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004 mengungkapkan Jakarta sebagai kota paling korup di Tanah Air, disusul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Indonesia sendiri, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, berada di posisi keenam terkorup di dunia menurut survei TI pada tahun 2005. IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Liberia dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Menurut hasil survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.

 Bonus Info Kewarganegaraan

POLRI DAN KPK ADA KEMAJUAN, MA KEBALIKAN

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), menilai adanya perkembangan sangat signifikan dalam dunia hukum, terutama terkait dengan upaya pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2005. Menurut direktur YLBHI Munarman, hal ini dapat dilihat dari kesediaan Kepolisian RI (Polri) melakukan pembenahan internal serta dari semakin aktifnya kerja-kerja KPK belakangan ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Munarman, Jumat (30/12) dalam jumpa pers refleksi akhir tahun 2005. YLBHI dan proyeksi tahun 2006. Sejumlah hal dievaluasi, mulai dari isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), perburuhan, dan hak-hak sipil masyarakat. “Akan tetapi, sangat disayangkan institusi Mahkamah Agung (MA) justru menunjukkan kondisi kebalikan. Sebagai pucuk pimpinan tertinggi lembaga hukum di Indonesia, MA sama sekali belum memperlihatkan adanya political will membenahi isntitusinya,”  ujar Munarman.
Hingga kini institusi MA, katanya, belum menunjukkan kinerja yang baik. Indikasinya, ungkap dia, tampak dari banyaknya pelaku pelanggar hukum, seperti pembalakan liar, yang justru dilepas dari jerat hukum oleh haki di tingkat pengadilan melalu mekanisme praperadilan.

Sumber : Kompas, 2/1/2006.





KESIMPULAN

Pengertian sistem yang mengacu pada susunan kesatuan-kesatuan yang masing tidak berdiri sendiri-sendiri, banyak digabungkan dengan kata-kata lain. Kata sistem dalam penerapannya dapat digabungkan seperti ; sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, sistem hukum dan sebagainya.
Dalam pengertian “sistem hukum” dimaksudkan adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Sistem hukum yang dikenal negara-negara di dunia antara lain : sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.
Banyak ahli berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hukum. Meski demikian, masing-terdapat kesamaan-kesamaan tertentu dari pengertian yang mereka berikan dengan mengindentifikasi ciri-ciri hukum sebagai berikut : adanya perintah dan larangan, serta perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.
Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum “material” welborn (keyakinan/perasaan/ kesadaran hukum individu dan pendapat umum) serta sumber hukum “formal” yaitu terdiri ; undang-undang, traktat, kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi.
Penggolongan hukum dapat dibedakan antara lain ; berdasarkan wujudnya, ruang atau wilayah berlakunya, waktu yang diaturnya, pribadi yang diaturnya, serta isi masalah yang diaturnya baik yang menyangkut hukum publik (tata negara, adminsitrasi negara, pidana dan acara) serta hukum privat (perorangan, keluarga, kekayaan dan waris).
Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, bahwa pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung telah membagi dengan jelas fungsi dan kewenangan Pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Setiap komunitas masyarakat dimanapun berada, sudah barang tentu memiliki pedoman atau kaidah dalam  penyelenggaraan hidup secara bersama-sama yang disebut dengan norma. Norma yang dikenal antara lain : norma agama, kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.
Hukum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, dan sekaligus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, agar kehidupan dalam bermasyarakat aman, tenteram dan tertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku, antara lain ; bersikap terbuka, obyektif dan  mengutamakan kepentingan umum.
Negara Indonesia meskipun dewasa ini telah diwarisi oleh “budaya korupsi” yang sudah “menggurita” atau berurat berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, namun kita masih optimis untuk upaya penanggulangannya. Partisipasi dan dukungan segenap lapisan masyarakyat sangat dibutuhkan dalam mengawal upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pembeberantasa Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lain.



Jika ingin mendownload file, silahkan klik di sini

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar