Kamis, 13 September 2012

PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN


Standar Kompetensi :
5.      Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

Kompetensi Dasar :
5.1.    Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.
5.2.   Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5.3.           Menghargai persamaan kedudukan  warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.



A.   PENDAHULUAN

Sebagai warga Indonesia yang telah merdeka lebih dari 50 tahun, apakah kita sudah merasakan hak-haknya yang diberikan oleh negara dengan baik ? Pertanyaan yang sering muncul manakala kita renungi dari perjalanan bangsa dan negara Indonesia yang diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus. Memang perlu waktu dan pemikiran yang mendalam jika memperhatikan Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945 yang memiliki ”cita moral” dan ”cita hukum” yang ingi diwujudkan dari sebuah negara yang dilahirkan.

Pada Alinea II Pembukaan UUD 1945, dengan jelas tertulis ”dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Salah satu makna yang dapat kita tangkap dalam alinea tersebut adalah bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu , berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peran penyelenggara negara sangat penting dalam membuat kebijakan dan strategi-strategi pencapaianya. Peran penyelenggara negara maupun pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, hendaknya fokus sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Karena jika penyelenggara negara/pemerintah salah dalam membuat strategi dan kebijakan, hal ini akan berakibat langsung terhadap warganya untuk bisa menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

Siapapun warganya dan  dimanapun negaranya, tentu ingin hidup aman dan sejahtera. Setiap warga negara ingin hak-haknya juga diberikan oleh negara adalah sama tanpa membeda-bedakan  ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku. Jika hal ini benar-benar mampu ditangkap oleh para pembuat kebijakan, tentu saja setiap warga negara akan merasakan adanya ketenangan hidup. Dan pada gilirannya, semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara akan semakin kokoh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menuju kejayaannya.



B.   KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
1.      Rakyat Dalam Suatu Negara
Rakyat di dalam suatu negara, yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekusaan negara itu. Awal rakyat di dalam suatu negara, bermula hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang yang masih memiliki hubungan pertalian darah. Namun dalam perkembangan berikutnya, tahun demi tahun berjalan banyak pula pendatang yang berasal dari nenek moyang berbeda.

Dalam perkembangan dewasa ini, faktor bertempat tinggal bersama ikut menentukan apakah seseorang termasuk dalam pengertian rakyat daripada negara itu. Adapun rakyat di dalam suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut :
a.       Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara, yaitu dapat dibedakan penduduk dan bukan penduduk.
§  Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis, penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan kepemilikan Akte Lahir atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berumur 17 tahun ke atas. Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, juga disebut sebagai penduduk.
§  Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap). Contoh : para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara.

b.      Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, yaitu warga negara dan bukan warga negara.
§  Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga negara (melalui proses naturalisasi).
§  Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh : Duta Besar, Konsuler, Kontraktor Asing, dan sebagainya).

Warga negara dan bukan warga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Contoh : warga negara dapat memiliki tanah atau mengikuti pemilu, suatu hak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan warga negara.

2.     Asas Kewarganegaraan
Dalam menentukan status kewarganegaraan lazim digunakan stelsel aktif dan pasif. Menurut stelsel aktif, seseorang akan menjadi warga negara suatu negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut stelsel pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu

Berkaitan dengan stelsel tersebut diatas, seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak opsi dan hak repudiasi. Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). Sedangkan Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

Sedangkan penentuan Kewarganegaraan dapat  dibedakan menurut  Asas Ius Sanguinis  dan Asas Ius Soli.
a.    Ius Soli,  adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, dan lain-lain.
b.     Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu apatride dan bipatride.
a.    Apatride, adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh: Seorang keturunan bangsa A (ius soli) lahir di negara B (ius sanguinis). Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian, orang ter­sebut tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride).
b.    Bipatride, adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Contoh: Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negara­nya karena berdasarkan tempat lahirnya.
c.     
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Asas-asas kewarganegaraan yang diterapkan :
a.    Asas Ius Sanguinis (law of  the blood), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
b.              Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
c.               Asas Kewarganegaraan Tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
d.              Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas,  adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuaio dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang ini.

Dengan diterapkannya asas-asas tersebut di atas, maka masalah kewarganegaraan di Indonesia sekarang ini tidak mengenal lagi istilah kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tanpa kewarganegaraan (apatride).


3.     Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk.
a.  Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b.    Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c.    Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang­undang.

Di dalam penjelasan UUD 1945, yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Mereka ini dapat menjadi warga negara.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud orang-orang banga Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu seperti berikut ini :
§  Golongan Eropa, yang terdiri atas:
1.   Bangsa Belanda,
2.   bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa
3.     Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan)
4.  Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunan mereka yang tersebut di atas.
§  Golongan Timur Asing, yang terdir atas :
1.  Golongan Cina (Tionghoa), dan
2.  Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain).
§  Golongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:
1.     Orang-orang  Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan
2.     Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Berikut ini adalah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang pernah berlaku di Indonesia :
No
Peraturan Perundangan
Uraian / Keterangan
1.
Undang-Undang  Repulbik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946
a.               Penduduk Asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu.
b.              Isteri seorang warga negara.
c.       Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara Asing.
d.     Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah.
e.               Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mem­punyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal.
f.                 Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Dalam hal ini, bila berkeberatan menjadi warga negara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga negara dari negara lain.
g. Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).
2.
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949
a.               Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan Bumiputera dan berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia - Belanda); maka mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
b.              Orang Indonesia, kawulanegara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda, mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
c.               Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggall enam bulan di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
d.              Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI          dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih warga negara          Indonesia.,

e.    Orang asing (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
3.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  62 Tahun 1958
a.    Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Peraturan/ perjanjian yang berlaku surut,
b.      Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 62 tahun 1958 yakni seperti berikut :
1)    Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya, ayahnya WNI),
2)    Lahir dalam waktu 300 hari, setelah ayahnya meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warga negara RI,
3)    Lahir dalam wilayah RI selama orangtuanya tidak diketahui.
4)    Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958.
4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
a.  Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b.    Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c.     Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d.   Yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e.    Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewargaanegaraan kepada anak tersebut;
f.     Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
g.     Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h.    Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun atau belum kawin;
i.    Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j.       Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k.      Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewargane-garaan atau tidak diketahui keberadaannya.
l.    Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
m.    Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.



4.     Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, undang­undang tentang kewarganegaraan di negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a.               Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
b.  Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, tentang Penyelesaian Dwi kewarga­negaraan antara Indonesia dan RRC,
c.  Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946,
d.  Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
e.               Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958, dan
f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan perundangan lain yang mendukung pelaksanaan undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain :
a.               Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
b.   Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
c.   Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
d.   Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksnaan.
e.   Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.02.IZ.03.10 Tahun 2004 Tentang Menghentikan penggunaan istilah Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1997.



C.   KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

1.      Kedudukan Warga Negara
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Karena perbedaan status/kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya maupun hankam.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar warga negara adalah juga penduduk negara itu, dan ada juga sebagian kecil yang tidak menjadi penduduk karena orang itu bertempat tinggal di luar negeri. Contoh: seorang mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri atau tenaga kerja yang sedang bekerja di luar negeri.


2.     Hak dan Kewajiban Dasar Warga Negara
Hak-hak Dasar Warga Negara
Kewajiban Dasar Warga Negara

Hak dasar sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain :
a.   menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara (Pasal 26),
b.    bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)),
c.    memperoleh pekerjaan dan penghi-dupan yang layak (Pasa127 ayat (2)),
d.  kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tuli-san (Pasal 28),
e.  Mempertahankan hidup dan kehidu-pannya sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)
f.  jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat (2)),
g.        ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30),
h.    mendapat pendidikan (Pasal 31),
i.  mengembangkan kebudayaan nasio-nal (Pasal 32),
j. berhak dalam mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomi (Pasal 33) dan
k.  memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintah sebagai fakir miskin (Pasal 34).

Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain :
a.               menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),
b.              menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),
c.               menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, alinea IV),
d.    setia membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2),
e.       wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1),
f. wajib ikut serta dalam usaha pertahanan  dan  keamanan  negara (Pasal 30 ayat (1)),
g.  wajib menghormati bendera negara Indonesia sang merah putih (Pasal 35),

h.    wajib menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),
i.   wajib menjunjung tinggi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A),
j. wajib menghormati lagu kebang-saan Indonesia Raya (Pasal 36B).


Berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara, penting untuk dipahami dalam pelaksanaan demokrasi yang berdampak pada penyelenggaraan negara dan stabilitas politik negara. Untuk itu, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi,  setiap warga negara dituntut untuk menunjukan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang mencakup sebagai berikut :
a.   Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
b.   Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia;
c.   Mensukseskan pemilihan umum yang jujur dan adil;
d.   Melaksanakan GBHN dan Ketetapan-Ketetapan MPR lainnya;
e.   Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama;
f.    Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara;
g.   Saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama;

Berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
a. Hak dibidang politik, misalnya mempunyai hak untuk memilih dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial  politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.
b. Hak di bidang pendidikan, misalnya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan swasta, dan ikut serta menangani pendidikan.
c.  Hak di bidang ekonomi, misalnya setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha.
d.   Hak di bidang sosial budaya, misalnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan penerangan hak untuk mengembangkan bahasa, adat-istiadat dan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.

Tanggungjawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut;
a.  Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.
b.  Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil
c.  Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan RI.
d.   Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab atas usaha pembelaan negara.
e.  Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab atas pelaksaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.


3.     Dalam Peraturan Perundangan Lain
Penerapan prinsip-prinsip hak dan kewajiban warga negara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini akan disebutkan beberapa hak dan kewajiban warga negara dalam bidang­bidang tertentu yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.
a.  TAP. MPR No. IV/ MPR / 1983 Jo.  UU No. 5 Tahun  1985 tentang  Referendum, yaitu warga negara berhak memberikan persetujuan / menolak adanya keinginan MPR untuk mengubah UUD 1945 (Pasal 37 ayat 1 UUD 1945). Pasca Orde Baru Ketetapan ini dicabut dengan TAP MPR No. VIII/ MPR/ 1998, sehingga masalah perubahan UUD sepenuhnya menjadi wewenang MPR.
b.  UU No. 3 Tahun 1975 Jo. UU No. 3 Tahun 1985 dan diubah dengan UU No. 2/1999 tentang Partai Politik serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu warga negara berhak menentukan pilihannya untuk menjadi salah satu anggota Parpol. Selain itu, warganegara juga berhak mendirikan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi kelompoknya. Untuk yang terakhir ketentuan tentang Partai Politik dikeluarkan dengan UU No. 31 Tahun 2002.
c.   UU No. 15 Tahun 1969  Jo. UU  No. 4  Tahun  1975  Jo. UU No. 1 Tahun 1985 kemudian diganti dengan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yaitu adanya hak warga negara dalam Pemilu, baik sebagai hak pilih aktif (memilih) maupun hak pilih pasif (dipilih).
d.       UU No. 11 Tahun  1966  Jo. UU No. 21 Tahun  1982  Jo. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengeluarkan pikiran lisan atau tulisan baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik.
e. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu adanya hak menolak dikenakan penangkapan tanpa perintah yang sah, hak praduga tak bersalah (presumtion of innocence), hak memperoleh bantuan hukum, dan sebagainya. Untuk selanjutnya tentang Kekuasaan Kehakiman diperbaharui dengan keluarnya UU No. 35 Tahun 1999 dan UU No.4 Tahun 2004.
f.   UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pertahanan dan Keamanan, yaitu kewajiban membela negara dengan ABRI (sekarang TNI dan Polri) sebagai tulang punggungnya. Selanjutnya sesuai dengan semangat reformasi ketentuan tentang Pertahanan Negara diganti dengan UU No.3 Tahun 2002. Sedangkan khusus untuk Kepolisian Negara, diatur tersendiri dengan UU No.2 Tahun 2002.

4.     Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang / peraturan/ perjanjian yang terlebih dahulu telah berlaku (berlaku surut),
b.              Kelahiran (asas ius soli),
c.   Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur 5 tahun),
d.    Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
e.    Pewarganegaraan (naturalisasi),
f.     Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g.    Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis),
h.  Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan.


Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia tinggal  atau Kantor Kedutaan Besar RI bagi di luar negeri. Permohonan ini harus ditulis di atas materai dengan menggunakan bahasa Indonesia.


Persyaratan Admin istrasi Yang Harus Dipenuhi

a.               Salinan sah Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir Pemohon ;
b.              Surat Keterangan Keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Wilayah imigrasi atau Kantor Imigrasi Daerah setempat yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ;
c.               Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD) ;
d.              Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Kepolisian setempat ;
e.             Salinan sah Akte Perkawinan dan Surat Persetujuan Isteri (bagi yang sudah kawin) atau Salinan sah Akte Perceraian/Kematian suami atau Surat Keterangan sah yang menyatakan bahwa wanita pemohon pewarganegaraan benar-benar tidak terikat dalam tali perkawinan ;
f.                 Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter ;
g.               Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dari Kas Negara/Pos/Perwakilan RI ;
h.              Surat keterangan bermata pencaharian tetap dari pejabat pemerintah sekurang-kurangnya Camat ;
i.   Surat keterangan dari perwakilan negara asal atau surat bukti bahwa setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan lain, dan khusus bagi warganegara Republik Rakyat Cina cukup melampirkan surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asal yang ditandatangani oleh pemohon ;
j.                  Surat tanda pembayaran ongkos administrasi Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.000,-
k.              Pas foto


Pengadilan negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk memeriksa syarat-syarat dan menguji pemohonan tentang kecakapannya berbahasa Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia. Karena permohonan demikian merupakan syarat formal, maka Menteri Kehakiman dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden. Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu, tapi bila dikabulkan maka ia harus mengucapkan sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Diplomatik RI.

Selanjutnya, pewarganegaraan akan diumumkan oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara. Apabila dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan SK Menteri Kehakiman si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia, maka keputusan itu dengan sendirinya batal (demi hukum).

Dalam  memperoleh kewarganegaraan selain melalui cara naturalisasi, dapat juga dengan cara berikut :
a.  Kelahiran, yaitu pada dasarnya siapa saja yang lahir di Indonesia adaiah warga negara RI (asas ius soli),
b.   Pengangkatan, yaitu pengangkatan anak berusia lima tahun ke bawah secara sah (adopsi) oleh orang tua angkatnya maka anak tersebut dapat memperolehi kewarganegaraan RI,
c.  Dikabulkan permohonannya, yaitu permohonan yang dikabulkan oleh Menteri Kehakiman seperti orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah RI tetapi tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
d.        Akibat perkawinan, yaitu suatu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI. Dalam hal ini si istri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila prianya warga negara asing sedangkan wanitanya WNI, maka wanita (istri) tesebut akan kehilangan kewarganegaraan RI bila dalam waktu 1(satu) tahun setelah perkawinan tidak menyatakan menjadi Warga Negara Republik Indonesia.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: :

a.      Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b.   Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
c.       Sehat jasmani dan rohani;
d.  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.     Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f.  Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g.       Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h.      Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Tata Cara Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

a.    Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri, berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat ;
b.  Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima;
c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
d.   Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang ditetapkan  dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan;
e.     Penolakan    permohonan   pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri ;
f.        Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan Pewargane-garaan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
g.   Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
h.   Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk  mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum;
i.        Dalam hal pemohon tidak dapat  mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri;
j.      Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat; dan pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
k.    Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri. Sumpah atau pernyataan  janji setia adalah sebagai berikut :
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut :
Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. 

Yang menyatakan janji setia,  lafal janji setianya sebagai berikut :
Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. 

l.  Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen  atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia ;
m.    Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan ;
n.     Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Bonus Info Kewarganegaraan

UU KEWARGANEGARAAN, ANTARA UTOPIA DAN REALITA

Pada dasarnya, UU Kewarganegaraan yang baru ini (UU No.12 Tahun 2006) telah mengalami perubahan yang signifikan baik isi, bahasan, maupun proses penyusunannya. Asas yang dianut, adalah asas Ius Sanguinis dan Ius Soli dalam menyikapi masalah kewarganegaraan. Sedangkan UU sebelumnya (UU No.62 Tahun 1958), lebih cenderung menganut asas Ius Sanguinis  saja. Sekarang ini, status kewarganegaraaan ditentukan bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga melalui tempat kelahiran. Hal ini akan membawa angin segar bagi WNI yang melakukan kawin campur dikarenakan anak yang lahir telah mendapat kepastian hukum.
UU Kewarganegaraan yang lama dibentuk kurang adanya pemahaman mengenai konsep filsafat hukum kewarganegaraan. Beberapa kelemahan yang ada adalah sebagai berikut :
a.    Muatannya hanya bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah. Terjadi subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya.
b.   Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya jika sang suami meninggal atau bercerai. sehingga dapat menyebabkan wanita dan anak akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga dan berpotensi merusak keutuhan keluarga.
c.    Dalam perkawinan campuran, jika suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia.  Anak tidak secara otomatis mendapatkan hak asuh dari ibunya, karena berbeda status kewarganegaraannya.
Dengan disahkannya UU Kewargangegaraan yang baru, masalah diskriminasi gender dan dikotomi ras dapat diminimalisir. Status anak akan otomatis menjadi WNI dikarenakan menganut 2 (dua) asas. Jadi di manapun ia dilahirkan, asal ia berasal dari WNI, maka anak tersebut diakui secara hukum menjadi WNI, hingga ia harus menentukan kewarganegaraanya di usia 18 tahun/kawin.

Sumber : Disarikan dari Yesa Lover - yesalover.blog.com 21 September 2006


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
“Harus Diketahui Semua Pejabat Daerah”

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menghapis diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, sudah disahkan. Namun, kenyataannya di daerah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SKBRI tetap saja dipakai. Selain masyarakat, para birokrat daerah, terutama di Dinas Catatan Sipil dan Imigrasi, saatnya mendapatkan sosialisasi undang-undang tersebut.
Sebenarnya, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa telah dihapuskan sejak terbit Keppres Nomor 56 Tahun 1999 yang mengatakan SKBRI tidak berlaku lagi. Setelah itu muncul Inpres Nomor 4 Tahun 1999, Surat Wakil Presiden, Surat Mendagri, dan Surat Edaran Dirjen Imigrasi yang intinya menghilangkan SKBRI. Kenyataannya, di lapangan SKBRI tetap saja dipakai. Dengan demikian, sesungguhnya pemerintah sudah punya kemauan yang baik untuk menghapuskan diskriminasi dengan mengeluarkan berbagai aturan.

Sumber : Disarikan dari Harian Kompas, 16/10/2006.


5.     Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
a.    Kawin dengan seorang laki-laki asing;
b.    Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia;
c.    Anak yang orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
d.    Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri,
e.    Tidak menolak atau melepas-kan kewarganegaraan lain;
f.     Diakui oleh  orang orang asing sebagai anaknya;
g.       Diangkat anak secara sah oleh seorang orang asing;
h.    Dinyatakan hilang kewargane-garaannya oleh menteri kehaki-man dengan persetujuan dewan menteri;
i.     Masuk dalam dinas asing tanpa izin lebih dahulu dari menteri kehakiman Republik Indonesia;
j.     Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing;
k.              Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatane-garaan untuk suatu negara asing;
l.     Mempunyai paspor dari negara asing; dan
m.  Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap men-jadi warga negara Indonesia kecuali jika ia ada dalam dinas negara Republik Indonesia.

a.       Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b.      Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c.       Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun,  bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d.      Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e.       Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f.        Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g.       Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h.      Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
i.        Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersang-kutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.



Bagi warga negara Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganega-raannya bukan karena kemauan sendiri, mereka masih diberi kesempatan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan tertentu, antara lain : pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut harus mengajukan pernyataan kepada menteri kehakiman melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tempat ia berada dan sekaligus dapat ditentukan apakah pernyataannya dapat diterima atau ditolak.


Bonus Info Kewarganegaraan

Hal Lain
“Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia”
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006)

a.       Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya  berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
b.      Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya  sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
c.       Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 ( delapan belas tahun atau sudah kawin.
d.      Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
e.       Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing  kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan  tersebut.
f.        Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing  kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan  tersebut.
g.       Laki-laki jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang  wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
h.      Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah tiga (3) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
i.        Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status  kewarganegaraan dari istri atau suami.
j.        Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya  oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
k.      Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.


D.  PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

1.      Makna Persamaan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadari bahwa setiap manusia selain kodratnya sebagai makhluk pribadi adalah juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, sangat merasakan bantuan, pertolongan dan bantuan dari orang lain. Untuk mewujudkan dirinya sebagai makhluk sosial tersebut, maka timbul perasaan dan sikap ingin dihormati dan dihargai orang lain. Dengan dihormati dan dihargai tersebut, maka setiap manusia merasakan adanya pengakuan dari orang lain, dari kelompok atau masyarakat sekitar.

Penting bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan sikap hormat dan menghargai orang lain agar di dalam kehidupannya terwujud kerukunan dan kerja sama yang baik sehingga tercapai keingin kedamaian dan ketenteram hidup. Karena setiap manusia sangat mendambakan suasana kehidupan yang akrab, ramah dan penuh kedamaian.

Persamaan, merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Timbulnya berbagai suasana tidak nyaman dan ketakutan bagi setiap manusia (masyarakat) di suatu tempat, karena adanya segelintir orang yang mempunyai keinginan/kepentingan tertentu dengan cara-cara yang tidak beradab (melanggar nilai, norma dan moral). Miskinnya pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan yang beradab serta kehidupan sosial-budaya yang terkebelakang, sering menjadi penyebab ”makna persamaan” hilang dan berubah menjadi ”diskriminasi”.

Di negara-negara berkembang pada umumnya (termasuk Indonesia), memaknai ”persamaan hidup” lebih bersifat kultural karena faktor adat istiadat dan budaya yang diterapkan secara turun temurun. Rasa penghormatan dan penghargaan tulus yang kita terima, terutama pada masyarakat di pedesaan yang masih menjaga dan memelihara dengan baik adat-istiadat dan budaya mereka. Namun di kota-kota besar pada umumnya dengan masyarakatnya yang sudah sangat kompleks (heterogen) dan multi kultural, tentu tidak banyak yang diharapkan. 


2.     Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kultural bahwa jaminan terhadap persamaan hidup telah tertanam dalam-dalam melalui adat dan budaya daerah yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Kehidupan masyarakat yang bersahaja dan sangat bersahabat dengan sesama, yaitu saling menghargai dan menghormati sampai sekarang masih nampak dalam perisai lambang burung Garuda Pancasila ”Bhinneka Tunggal Ika”. Hal ini menandakan bahwa dalam kurun waktu perjalanan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini, masalah perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan tidaklah menjadi penghalang dalam pergaulan hidup, akan tetapi justru sebaliknya mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang.

Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain :
a.      Nilai Religius
Realitas kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini sarat dengan nilai-nilai religius, meskipun disadari bahwa tata cara ritual dan bentuk-bentuk yang disembah berbeda. Ada sebagian masyarakat yang menganut persembahan ritual dengan perantara roh (animisme), melalui benda-benda/pohon-pohon tertentu (dinamisme), kepada dewa-dewa (pantheisme) dan kepada Tuhan Yang Maha Esa (monteisme).
Esensi nilai religius, sangat menghargai persamaan hidup dan memberi jaminan kepada umatnya bahwa setiap manusia diciptakan adalah sama dihadapan yang kuasa/Tuhan. Sedangkan yang membedakan adalah derajat ilmu pengetahuan, adab, dan keimanan dari setiap masing-masing manusia.

b.      Nilai Gotong Royong
Pada sebagian masyarakat Indonesia, nilai-nilai gotong royong masih sangat kuat dipertahankan sebagai wujud kepedulian dan mau membantu sesama. Bentuk perbuatan gotong royong seperti ; membantu dalam membangun rumah, bersama-sama membuat jembatan, menolong yang kena musibah bencana alam, menjaga keamanan bersama (ronda/siskamling) dan sebagainya, merupakan wujud ”jaminan persamaan hidup” dengan tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku, agama, ras dan antar golongan.
Esensi nilai gotong royong adalah adanya keinginan kuat dalam setiap anggota masyarakat dalam meringankan beban orang lain, sehingga mampu hidup mandiri layaknya masyarakat lain.

c.      Nilai Ramah Tamah
Kebiasaan dalam pergaulan hidup yang mengembangkan sopan santun dan ramah tamah, merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satu keunggulan dan sekaligus kebanggaan warisan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus dilestarikan kepada generasi penerus bangsa adalah sikap sopan dan ramah kepada siapapun tamu yang hadir yang memiliki itikad baik. Banyak bangsa lain jika berkunjung ke tempat-tempat wisata atau ke daerah-daerah tertentu di Indonesia sangat terkesan dengan sikap sopan dan ramah tamah tersebut.
Esensi sikap sopan dan ramah tamah adalah adanya ketulusan melakukan suatu perbuatan dengan berprasangka baik terhadap orang lain baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Terdapat juga keinginan untuk membantu dan bekerja sama dengan mengedepankan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan demikian, sesungguhnya nilai sopan santun dan ramah tamah sangat memberi peluang dan kesempatan dalam memberikan jaminan persamaan hidup yang tulus kepada siapapun mereka yang hadir bersama-sama untuk hidup di dalam masyarakat.

d.      Nilai Kerelaan Berkorban dan Cinta Tanah Air
Melalui nilai-nilai semangat rela berkorban dan cinta tanah air, bangsa Indonesia telah teruji selama penjajahan berlangsung dalam merebut kemerdekaan. Rela berkorban dan cinta tanah air, merupakan wujud ketulusan pengorbanan seseorang dalam bentuk harta benda maupun nyawa untuk kepentingan harga diri, harkat martabat bangsa dan negara.

Dalam lingkup kepentingan masyarakat, kerelaan berkorban waktu dan tenaga serta kemauan untuk memelihara kelestarian lingkungan, hal ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Karena sangat disadari bahwa hidup tanpa mau berkorban untuk kepentingan orang lain dan memelihara rasa kebersamaan, tidak akan mempunyai arti di dalam masyarakat.

Esensi rela berkorban dan cinta tanah air dalam jaminan persamaan hidup adalah bahwa dalam kehidupan manusia ada rasa kebanggaan yang mendalam jika sanggup melakukan pengorbanan untuk kepentingan orang lain atau bangsa dan negara sebagai wujud rasa cinta yang tulus dan mendalam.

3.     Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara
Masa penjajahan yang telah berlangsung sejak jaman Belanda (lk.350 tahun) dan jaman Jepang (lk.3,5 tahun), telah membuka mata seluruh masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia agar mampu menata kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang beradab. Perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan tanpa kenal lelah dan pantang menyerah, telah membawa sebuah tonggak kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju ”kejayaan bangsa dan negara Indonesia” untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur yang berkelanjutan.

Para pendiri negara (founding fathers) sangat menyadari bahwa setelah bangsa Indonesa merdeka, negara yang akan dibangun adalah negara yang berisi masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, dasar negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah mampu mewadahi (mengakomodir) kepentingan-kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bersumber dari keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mampu memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jaminan persamaan hidup warga negara di dalam konstitusi negara, dapat disebutkan antara lain :

a.      Pembukaan UUD 1945
Pada alinea 1 Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat tersebut mengandung makna adanya pengakuan jaminan persamaan hidup bagi bangsa beradab manapun di dunia ini, karena tidak satupun bangsa yang mau dijajah oleh bangsa lain. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi baik internal maupun eksternal untuk memperoleh jaminan persamaan hidup di dunia, bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya-upaya nyata untuk mendorong bangsa-bangsa lain terutama di Asia dan Afrika untuk memperoleh hak kemerdekaannya. Hal ini dilakukan melalui banyaknya hubungan bilateral dan kerja sama multilateral dalam wadah Gerakan Negara-Negara non Blok, ASEAN, PBB dan sebagainya.

Demikian di dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yang antara lain berbunyi “ ........ .......... Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan seterusnya. Pada kalimat ”melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, hal ini mengandung makna merupakan wujud keinginan kuat dari penyelenggara negara untuk mampu memberikan jaminan persaman hidup yang berkeadilan sosial baik internal bangsa Indonesia maupun partisipasi aktif terhadap dunia internasional. Jadi, jelaslah bahwa perihal jaminan persaman hidup di Indonesia secara konstitusional seperti yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, telah secara eksplisit dinyatakan untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.      Sila-Sila Pancasila
Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, juga telah dirumuskan secara filosofis dalam dasar negara Pancasila melalui sila-sila Pancasila sebagai berikut :

No
Sila-Sila Pancasila
Uraian/Keterangan
1.
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bahwa segala agama dan kepercayaan yang berada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila pertama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga negara Indonesia untuk bergama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Siapapun warga dan agamanya harus saling menghormati dan menghargai sehingga terwujud toleransi dalam kehidupan umat beragama.
2.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Menunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginan kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antar manusia adanya jaminan persaman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab.
3.
Persatuan Indonesia.
Dengan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Bahwa setiap warga negara harus sanggup memberikan jaminan persamaan hidup antar warga dan siap berkorban untuk bangsa dan negara atas dasar cinta tanah terhadap bangsanya.
4.
Kerakyatan yang dipim-pin oleh hikmah kebi-jaksanaan dalam permu-syawaratan/perwakilan.
Merupakan keinginan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis baik dalam arti formal maupun material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas kemanusiaan yang adil dan beradab dengan senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persaman hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui konsensus adanya persamaan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.
5.
Keadilan sosial bagi se-luruh rakyat Indonesia.
Dimaksudkan dalam rangka pengaturan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, materiap maupun spiritual. Dalam pelaksanaan hubungan antar manusia yang mencakup jaminan persamaan hidup, semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia lain sangat dilarang. Sangat diharapkan agar setiap anggota masyarakat mampu menciptakan kondisi untuk semua golongan mendapatkan kesempatan yang sama dan berkeadilan menuju penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.


c.      UUD 1945 dan Peraturan Perundangan Lainnya
Bila memperhatikan komitmen bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara yang ingin mewujudkan “jaminan persaman hidup” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut ingin segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Guna lebih mempertajam keinginan penyelenggara negara dalam memberikan jaminan persamaan hidup bagi warganya, berikut ini dapat dilihat pada pasal-pasal UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya.

No
UUD 1945/Peraturan Perundangan
Isi/Uraian
1.
Pasal 26 ayat (1)

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.
2.
Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3.
Pasal 27 ayat (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
4.
Pasal 27 ayat (3)
“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”
5.
Pasal 28
”Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
6.
Pasal 28A
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
7.
Pasal 29 ayat (2)
”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
8.
Pasal 30 ayat (1)
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
9.
Pasal 31 ayat (1)
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
10.
Pasal 32 ayat (1)
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
11.
Pasal 33 ayat (3)
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
12.
Pasal 34 ayat (1)
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
13.
UU No. 40 Tahun 1999
Jaminan kepada warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan melalui media massa “Pers”.
14.
UU No. 3  Tahun 2002
Jaminan kepada warga negara dalam membela negara melalui “Pertahanan Negara”.
15.
UU No. 31 Tahun 2002
Jaminan kepada warga negara untuk mendirikan “Partai Politik”
16.
UU No. 4  Tahun 2004
Jaminan kepada warga negara untuk hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.


E.   MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA DAN SUKU

Bagi setiap warga negara Indonesia berdasarkan pendekatan kultural muapun konstitusional, sangatlah kecil untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak menghargai persamaan kedudukan warga negara karena faktor ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa sangat menjunjung tinggi keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan nusantara tidak henti-hentinya kita gelorakan untuk kepentingan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Sangat riskan bagi bangsa Indonesia yang dihuni oleh masyarakat multi etnis dan budaya apabila ada sebagian masyarakat yang tidak menghargai perbedaan (diskriminasi) dengan apapun alasannya. Diskriminasi merupakan sikap dan perbuatan yang harus dihindari, karena cepat atau lambat akan menjadi bom waktu perpecahan dan sangat berpotensi terjadinya konflik vertikal (dengan penguasa) maupun konflik horizontal (dengan sesama masyarakat). Dalam rangka menghargai persaman kedudukan bagi setiap warga negara, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.      Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legistlatif, sebelum disahkan sudah seharusnya dibuat dalam kajian akademis yang memadai dan analisis-analisis psikologi sosial yang mendalam, sehingga menghasilkan peraturan dan kebijakan yang tidak diskriminatif yang dirasakan oleh sebagian warga negara/masyarakat.
2.      Implementasi suatu kebijakan atau aturan, agar pelaksanaanya dilakukan oleh aparat yang betul-betul memahami, proporsional dan profesional. Hal ini penting untuk dipahami, agar pada saat terjadi penindakan pelanggaran (law enforcement) mampu berlaku adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.
3.      Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan diperluas jangkauan dan publikasinya agar warga masyarakat yang berkepentingan merasa berperan aktif untuk memahami. Jika sosialisasi telah terpahami dengan baik, warga masyarakat akan semakin cerdas untuk melaksanakannya tanpa ada rasa curiga atau salah paham.
4.      Masyarakat harus dilatih dan diberikan pembelajaran pentingnya “taat asas” dan “taat aturan” sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah atau urusan adminstrasi tertentu betul-betul mematahu rambu-rambu yang telah ditentukan. Jangan sampai ada diantara mereka karena kenal sehingga semua urusan dapat dengan mudah, sementara yang tidak punya akses atau kenalan merasa dipersulit sehingga terjadi diskriminasi.
5.      Aparatur penyelenggara negara/pemerintah dan masyarakat tidak saling memberi peluang munculnya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena sesungguhnya KKN merupakan salah satu sumber diskrimanasi perlakukan terhadap warga masyarakat, karena ada yang diistimewakan dan sementara yang lain diacuhkan.
6.      Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan dijalur pendidikan melalui jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang sangat menghargai dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, akan tetapi harus selalu dicari titik temu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
7.      Aparat penegak hukum senantiasa mewaspadai dan antisipatif terhadap potensi-potensi konflik yang mengarah pada perbedaan ras, gender, golongan, budaya dan suku yang ada di dalam masyarakat. Upayakan kejelian dalam pendeteksian dini sehingga segala sesuatu dapat dicegah sebelum konflik muncul ke permukaan.



KESIMPULAN



Siapapun warganya dan  dimanapun negaranya, tentu ingin hidup aman dan sejahtera. Setiap warga negara ingin hak-haknya juga diberikan oleh negara adalah sama tanpa membeda-bedakan  ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.
Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.
Rakyat di dalam suatu negara dapat dibedakan, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara (penduduk dan bukan penduduk). Sedangkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, yaitu warga negara dan bukan warga negara.
Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaan adalah sangat penting bagi tiap warga negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan yang bi-patride. Ketentuan-ketentuan itu penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban-kewajiban bagi warganegara dan bukan warganegara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganega-raan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara konstitusional telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa acuan yang dapat kita pedomani sebagai bukti adanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat dilihat pada peraturan perundangan yang berlaku.
Berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara, penting untuk dipahami dalam pelaksanaan demokrasi yang berdampak pada penyelenggaraan negara dan stabilitas politik negara. Untuk itu, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi,  setiap warga negara dituntut untuk menunjukan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.
Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia tinggal  atau Kantor Kedutaan Besar RI bagi di luar negeri.
Persamaan, merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Mengingat konstruksi yang dibangun oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bersumber dari keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mampu memberikan “jaminan persamaan hidup” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



***Jika ingin mendownload file, silahkan klik di sini
Untuk mendownload Power Point, silahkan klik di sini

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar