Kamis, 27 September 2012

DEMOKRASI EKONOMI


Ekonomi Indonesia disebut-sebut “tumbuh pesat”. Akan tetapi, pada saat bersamaan, ketimpangan pendapatan juga terjadi: ketimpangan pendapatan antar daerah dan ketimpangan pendapatan di kalangan rakyat Indonesia.

Konon, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang. Pada tahun 2010, berdasarkan data perhimpunan Prakarsa, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia sebesar Rp680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB (15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin).
Selain itu, menurut perkumpulan Prakarsa, konsentrasi kekayaan di Indonesia itu adalah tiga kali lebih tinggi dari Thailand, empat kali dibanding Malaysia, dan 25 kali dibandingkan Singapura. Dengan demikian, Indonesia termasuk negara dengan tingkat ketidaksetaraan atau ketimpangan terparah di Asia tenggara.
Penyebab utama ketimpangan pendapatan ini adalah sistim ekonomi. Penyelenggara negara kita sengaja menerapkan sistem ekonomi yang memupuk ketidakadilan dalam lapangan ekonomi dan distribusi pendapatan.

Dalam kapitalisme, tujuan produksi adalah melayani tujuan kapital, yaitu keuntungan. Sedangkan, seperti kita ketahui, para kapitalis punya kekuasaan penuh untuk memutuskan penggunaan kapital mereka agar melahirkan keuntungan. Pada level kekuasaan negara, karena negara menganut logika kapital, maka kekuasaan paling dominan dalam kebijakan ekonomi adalah para kapitalis.

Hal itu sangat berlawanan dengan konstitusi kita. Dalam UUD 1945, khususnya pasal 33 UUD 1945, prinsip pengelolaan ekonomi kita mestinya menganut “demokrasi ekonomi”. Konsep demokrasi ekonomi bukanlah kosakata baru dalam pembicaraan sistem ekonomi Indonesia.

Pada tahun 1930-an, Bung Karno sudah mengulas secara mendalam mengenai konsep “sosio-demokrasi”, yakni perpaduan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Menurut Bung Karno, demokrasi yang sejati tidak sebatas demokrasi politik tetapi juga harus mengandung demokrasi ekonomi.
Pada hampir bersamaan, Bung Hatta juga mengulas soal demokrasi ekonomi ini. Demokrasi ekonomi adalah “kerakyatan-ekonomi” atau “kesamarasaan ekonomi dan kesamarataan ekonomi”. Bagi Bung Hatta, sistim ekonomi laisses-faire, dengan semangat free enterprisenya, tidak cocok dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pasalnya, di mata Bung Hatta, sistim ini akan menyebabkan si kaya bertambah kaya dan si miskin bertambah melarat.

Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju jika kapitalisme merajalela. Rumusan dua tokoh utama pendiri Republik Indonesia ini, juga tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya, terjabarkan dengan baik dalam pasal 33 UUD 1945. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 sangat gamblang mengurai prinsip demokrasi ekonomi itu: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.”

Akan tetapi, prinsip demokrasi ekonomi ini tidak dijalankan oleh pemerintah kita. Sebaliknya, pemerintah kita menganut sistem ekonomi yang dulunya ditentang habis-habisan oleh pendiri bangsa kita. Sistim ekonomi Indonesia saat ini adalah neoliberalisme, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan keuntungan (profit) di atas kepentingan rakyat. Akibatnya: pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional tidak tertuju pada ‘sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, melainkan mengabdi pada pemenuhan keuntungan segelintir orang: swasta nasional dan asing.

Karena itu, jika kita ingin keluar dari kondisi rakyat yang sangat timpang ini, maka sudah saatnya menggelorakan kembali semangat demokrasi ekonomi. Sudah saatnya memperjuangkan kembali penegakan Pasal 33 UUD 1945!

Sumber: BERDIKARI ONLINE

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar