Jumat, 14 September 2012

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (2)

Setelah mempelajari Bab ini, kalian diharapkan Mampu:
1.  Mendeskripsikan pengertian budaya politik
2.  Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
3.  Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
4.  Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

    Aktivitas suatu kelompok masyarakat selalu menggambarkan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ketika kalian bertemu dengan seseorang dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan kalian, maka secara langsung kalian akan bisa menyimpulkan budaya dari masyarakat tersebut, karena pada hakikatnya kalian tengah beraktivitas dengan budaya yang melekat dalam diri anggota masyarakat tersebut. Mengapa bisa demikian?

    Kebudayaan tercermin salah satunya dalam perilaku manusia pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Dalam kehidupan politik kebudayaan tercermin dalam konsep budaya politik. Pada dasarnya kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga setiap masyarakat mempunyai budaya politik yang berbeda satu sama lainnya.

    Pada bab ini kalian akan diajak untuk mempelajari lebih jauh tentang budaya politik Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dal am masyarakat Indonesia, mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik, dan menampilkan peran serta dalam budaya politik partisipan.

 

A. BUDAYA POLITIK
 
    Sistem politik suatu negara selalu diliputi oleh berbagai perilaku potitik yang ditampilkan oleh warga negaranya. Setiap perilaku yang ditampilkan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan budaya politik yang dimiliki. Meskipun berada dalam satu negara, akan tetapi budaya politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda sesuai dengan kelompoknya atau lingkungan tempat dia tinggal.

    Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi mengenai budaya politik. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian budaya politik, mengidentifikasi ciri-ciri budaya politik, dan menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat.

 

Pengertian Budaya Politik
 
    Sebelum mendapatkan materi bab ini, apakah kalian pernah mendengar istilah budaya politik? Jika belum, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kalian akan diperkenalkan dengan istilah budaya politik. Apa sebenarnya budaya politik itu? Budaya politik dibangun dari dua kata yaitu budaya dan politik. Untuk memahami pengertian budaya politik, terlebih dahulu kalian harus memahami pengertian konsep budaya dan politik. Berikut dipaparkan pengertian konsep tersebut.

   Budaya berasal dari kata buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dengan demikian kebudayaan itu dapat diartikan hal¬hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Banyak pakar yang memberikan batasan atau pengertian terhadap konsep budaya, di antaranya sebagai berikut!
  1. Sir Edward Taylor rnenyebutkan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan,  keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat. dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.
  2. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa budaya terdiri dart segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara atau pola-pola berfikir, merasakan, dan bertindak.
  3. Koentjaraningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang  dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.
  4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengusulkan definisi kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (material culture) yang diperlukan oleh masyarakat untuk menguasai alam di sekitamya, agar kekuatannya serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu-ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
  5. Harsojo, menyimpulkan bahwa kebudayaan meliputi seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan, yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat..

B. TIPOLOGI BUDAYA POLITIK

 
    Budaya politik merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu sistem politik. Budaya politik menunjukkan ciri khas dari perilaku politik yang ditampilkan oleh individu yang terintegrasi dalam beberapa kelompok masyarakat ataupun suku bangsa. Oleh karena itu budaya politik yang dimilikinya pun berbeda-beda.
 

    Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang tipologi budaya politik. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian ma mpu rnendeskripsikan tipe-tipe budaya politik dan menyimpulkan tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

 

Tipe-tipe Budaya Politik
 
    Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam. Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menemukan beberapa perilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut:

  1. Dalam Pemilihan Umurn, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan orang yang mengaku memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan. Atau memilih partai yang sama dengan atasan supaya dinaikkan pangkatnya. 
  2. Ada orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah.
  3. Ada juga orang hanya peduli pada kepentingan daerah asalnya, dia lama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.
  4. Ada pula orang yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.
    Keempat contoh di atas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Almond dan Powell membagi budaya politik ke dalam tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, subjek dan partisipan. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan penjelasan ketiga tipe budaya politik tersebut.
Di dalam kepustakaan-kepustakaan politik, budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Dikatakan sempit karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit. Orientasi dan peranan yang dimainkan masih terbatas pada lingkungan atau wilayah tempat is tinggal. Dengan kata lain, persoalan-persoalan di luar wilayahnya tidak diperdulikannya.

    Menurut Rusadi Kantaprawina, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan seclerhana, dengan ciri khas yaitu belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehinggga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus. Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain. Misalnya, aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya dalam bidangkehidupan lainnya seperti bidang ekonomi den agama.

    Di dalam budaya politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya. Adapun yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku. Selain sebagai pemimpin politik, kepala adat atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosiaI.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam budaya politik parokial tidak dijunipai spesialisasi tugas dan peran dalam kegiatan politik. Kalaupun mungkin ada, dalam intensitas atau kadar yang masih rendah, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakatnya pun masih rendah.

    Tipe budaya politik ini agak lebilt baik dartt.ilu pertain:1. masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian dan nunat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat. Individu atau masyarakat hanya menerima at uran tersebut secara pasrah. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk nienilai, menel.ania atau bankan mengkeitiai setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

    Dalam budaya politik subjek, individu atau masyarakat berkedudukan sebagai kaula atau dalam istilah masyarakat bawah disebut pengikut setia pemerintah/raja, yang posisinya cenderung pasif. Mereka mengaraaaip bal-ava dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik, Oleh karena itn maraka ine»yerah dan turut raja kepada semua kebijaksanaan dan keputusan para pemegang keputusan warga masyarakatnya.

    Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik, dalam proses, maupun output (pelaksana, penilai, dan pengkritik setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah


     Kondisi yang diciptakan oleh budaya politik partisipan adalah kondisi masyarakat yang ideal dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi apabila diupayakan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang positif.

    Daya kritis masyarakat sudah sepatutnya dibangun dan disempurnakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daya kritis masyarakat yang sangat tinggi, akan menjadi alat kontrol yang efektif terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap aspirasi, keinginan dan kepentingan masyarakat.

    Pada kenyataannya, ketiga budaya politik sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat berdiri sendiri. Tipe budaya politik yang satu tidak dapat menggantikan tipe budaya politik lainnya. Almond dan Verba menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara adalah budaya politikcampuran yang di dalanmya banyak individu  politik, yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif. Budaya politik campur Almond ini menurut Almond dan Verba, terdiri dari tiga tipe:

  1. Budaya politik subjek-parokial. Dalam budaya politik ini sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan, feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.
  2. Budaya politik subjek-partisipan. Dalam budaya politik ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktifis. Sementara sebagian penduduk lainnya berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian orientasi pribadi yang pasif.
  3. Budaya politik parokial-partisipan. Budaya politik ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakat lebih berbudava politik parorkial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.
    Tipe-tipe budaya politik di atas merupakan suatu sub-sistem dari kebudayaan yang berlaku universal. Sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh kabudayaan universal tersebut. Dengan kata lain, budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang khas.

 

Perkembangan Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia
 
    Dari uraian di atas kalian telah mendapatkan gambaran mengenai tipe-tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana dengan budaya politik masyarakat Indonesia sendiri?
Menurut Rusadi Kantaprawira. budaya politik Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti, karena menurut hukum-hukum perkembangan masyarakat, paham yang menyangkut kebudayaan cenderung berjalan lambat. Sedangkan di sisi lain, sistem di Indonesia sudah  demokrasi terpimpin dan terakhir beralih ke sistem politik demokrasi Pancasila. Budaya politik berlaku dalam ketiga sistem politik ini cenderung tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut ini aparkan kesimpulan sementara tentang budaya politik Indonesia:

    Budaya politik Indonesia di satu pihak masih bersifat parokial-kaula, dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab politiknya, hal ini mungkin disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan primordialisme. Sedangkan di sisi lain, para elit politik menunjukkan partisipasi aktifnya dalam setiap kegiatan politik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa budaya politik Indonesia merupakan budaya politik campuran yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik parokial-kaula.

    Sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui indikatornya berupa sikap mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya. Misalnya, pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari daerahnya (putra asli daerah daripada calon yang berasal dari luar daerahnya, tanpa melihat kualitas atau kemampuan yang dimilikinya.

    Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang paham paternalisme. Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat bapakisme atau sikap asal bapak senang dalam setiap hal. Budaya tersebut saat ini sudah mulai berkurang untuk birukrasi di tingkat pusat, akan tetapi di tingkatan yang Iebih bawah budaya tersebut masih berkembang. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan atasannya dengan pertimbangan supaya mendapatkan perhatian lebih.

    Uraian di atas merupakan gambaran nyata budaya politik masyarakat Indonesia saat inii. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai meningkat, tidak berarti budaya partisipan secara murni telah terwujud, melainkan budaya tersebut merupakan campuran antara budaya politik partisipan, dengan parokial serta subjek (kaula).

 

C. SOSIALISASI BUDAYA POLITIK
 
    Suatu kebudayaan akan terus berkembang jika di dalam masyarakat terjadi proses penanaman nilai-nilai kebudayaan kepada setiap anggota masyarakat mulai dari anak¬anak sampai kepada orang tua. Penanaman nilai tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan setiap anggota masyarakat bahwa kebudayaan itu penting bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu subsistem dari kebudayaan, budaya politik dalam mempertahankan jati dirinya juga memerlukan suatu proses yang menekankan pada penanaman nilai-nilai politik kepada setiap anggota masyarakat. Proses tersebut sering dinamakan sosialisasi budaya politik.

    Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang sosialisasi budaya politik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik dan menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik.

 

Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik
 
    Pada bagian sebelumnya kalian telah dapat menyimpulkan bahwa budaya politik terbentuk melalui sosialisasi politik. Nah, tahukah kalian bagaimana mekanismenya? Penting kiranya kalian mengetahui mekanisme sosialisasi pembentukan dan pengembangan budaya politik, untuk memperkuat kesadaran politik yang telah terbentuk pada diri kalian. Pada bagian ini akan dipaparkan mekanisme proses tersebut.

    Mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik sarna dengan mekanisme sosialisasi politik, karena budaya politik terbentuk melalui proses sosialisasi politik. Mekanisme sosialisasi budaya politik mengandung pengertian berupa cara-cara atau telcaik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik kepada individu atau anggota masyarakat untuk memperkuat dan mengarahkan orientasi politik yang telah ada dalam dirinya. Menurut Robert Le Vine terdapat tiga mekanisme sosialisasi pengembangan buclaya politik, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi.

    Imitasi, yaitu proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat panting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak. Instruksi mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran baik secara formal (di sekolah ), informal (pendidikan di keluarga) maupun dalam bentuk nonformal (diskusi-diskusi kelompok, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan motivasi, merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

    Ketiga mekanisme di atas tidak bisa berjalan tanpa dibantu oleh agen-agen atau lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan sosialisasi politik. Apa saja agen-agen sosialisasi politik itu? Berikut ini dipaparkan beberapa agen sosialisasi politik, yaitu:

    Keluarga merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu. Di dalam keluarga ditanamkan bagaimana menghargai kewenangan ayah dan ibu serta orang yang lebih tua. Selain itu pula ditanamkan nilai-nilai atau keyakinan politik dari orang tua baik secara langsung ataupun tidak langsung. Anak dapat mendengarkan pembicaraan orang tua mengenai partai politik atau organisasi tempat kedua orang tuanya menjalankan aktifitas politiknya, serta partai politik yang dipilih oleh orang tuanya dalam pemilihan umum terakhir. Anak juga dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa politik yang diminati kedua orang tuanya. Misalnya, kalau orang tuanya menyukai partai politik tertentu, tentu saja atribut parpol tersebut (seperti logo, simbol, seragam, bendera atau pamflet) akan terpasang di rumah. Dari sinilah nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak dan sikap serta orientasi politik anak sudah mulai terbentuk.

    Sebuah keluarga yang selalu menekankan kepatuhan dan hormat kepada orang tua secara kental bahkan berlebihan, bisa jadi di dalam keluarga akan terbentuk budaya politik parokial atau subjek. Sedangkan bila sebuah keluarga terbuka dan memberikan peluang kepada anak untuk ikut terlibat dalam diskusi keluarga dan orang tua membuka dirinya untuk dikritisi anaknya, maka bisa jadi di dalam keluarga tersebut akan terbentuk budaya politik partisipan atau budaya politik demokratik.

    Ketika waktunya masuk sekolah, disadari atau tidak, anak pun belajar tentang nilai-nilai, norma dan atribut negaranya. Proses pengetahuan politik siswa mulai terbentuk semenjak Taman Kanak¬Kanak. Di sekolah ada gambar prasiden, wakil presiden dan tidak jarang- di pasang juga gambar tokoh¬t.okoh yang lain. Ketika memasuki sekolah dasar s:tinpai ke jenjang sekolah nlenengah (SMP dan SMA) bahkan perguruan tinggi, pemahaman nilai riil politik siswa terus ditngkatkan terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (civics education). Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan politik secara dini dan nilai nilai politik yang benar dari sudut Pandang akademis.

    Menurut Carl J. Friederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan manfaat yang bersifat idiil atau materiil kepada para anggotanya. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan maupun keagamaan.

Secara umum partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana:

  1. Komunikasi politik. Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat, menggabungkan berbagai kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya partai  akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijakan umum oleh pernerintah.
  2. Sosialisasi politik. Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma dan sikap serta orientasi terhadap persoalan politik tertentu. Partai politik mendidik anggota-anggota nya untuk menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Sosialisasi politik yang dilakukan partai politik biasanya dalam bentuk ceramah-ceramah penerangan, kursus leader, dan sebagainya.
  3. Rekruitmen politik. Dengan fungsi ini partai politik mencari dan mengajak orang-orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota-anggota dari partai.
  4. Pengatur konflik. Dengan fungsi ini partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat.
    Selain sarana keluarga, sekolah, dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (perjuangan tokoh-tokoh politik pada masa lampau). Selain itu juga individu dapat memperoleh sosialisasi politik dari media massa, termasuk televisi, radio, majalah dan surat kabar, serta dapat mengikuti berbagai seminar, dialog, dan debat politik yang pada hakikatnya merupakan sarana sosialisasi politik.

    Melalui keluarga, sekolah, partai politik, dan media lainnya, seorang individu dan kelompok masyarakat memperoleh nilai-nilai politik. Dalam sebuah sistem politik yang ditandai dengan peranan negara yang begitu dominan dalam pembentukan nilai dan norm a politik, maka keyakinan dan nilai yang ditanamkan adalah keyakinan dan nilai yang diyakini oleh penguasa negara, sehingga budaya politik yang berkembang dalam sistem politik tersebut adalah budaya politik parokial-kaula. Sebaliknya, dalam sebuah negara yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mandiri dalam menemukan nilai dan keyakinan politiknya, maka di negara tersebut akan berkembang budaya politik yang partisipan atau demokratik.

 

D. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
 
    Dari ketiga tipe budaya politik yang diuraikan pada bagian sebelumnya, budaya politik partisipan mempunyai pengaruh yang teramat penting dalam pembangunan politik suatu negara. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik ideal, di mana dalam budaya politik ini orientasi politik rakyat tidak hanya bersifat kognitif atau afektif saja, tetapi sudah merupakan orientasi politik yang bersifat evaluatif yang ditandai dengan dimilikinya kemampuan rakyat dalam menilai dan mengontrol kebijakan dari para pemegang kekuasaan.



Bentuk-Bentuk Budaya Politik Partisipan
    Pada hakekatnya membicarakan topik budaya politik partisipan sama dengan membahas konsep partisipasi politik. Oleh karena itu dalam bagian ini, yang akan kalian kaji adalah konsep partisipasi politik. Pada pelajaran yang lalu di kelas X kalian telah belajar mengenai partisipasi politik. Kahan tentu saja masih ingat akan konsep tersebut bukan? Pada bagian ini kalian akan diajak lebih memperdalam konsep partisipasi politik tersebut.


    Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Teori tentang partisipasi politik yang telah berkembang sejak tahun 1950-an. Banyak ilmuwan politik yang mendefinisikan partisipasi politik di antaranya sebagai berikut:
  1. Miriam Budiardjo, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
  2. Michael Rush dan Phillip Althoff, mengatakan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan dalam sistem politik.
  3. Herbert McClosky, mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
  4. Norman H. Nie dan Sidney Verba, menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
  5. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif. terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
    Partisipasi politik pada sasaran yang ingin dituju, yaitu proses pembuatan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipan (orang yang berpartisipasi politik) bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil agar keputusan itu menguntungkannya atau tidak merugikannya.

    Apabila kita telah kembali berbagai pendapat dari para sarjana politik di atas, terdapat suatu kesamaandalam merurnuskan pengertian partisipasi politik. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya partisipasi politik itu merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah.

    Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara haik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya atau tidak merugikannya.



Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

 
    Budaya politik partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel Huntington dan Joan M. Nelson berhasil mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

  1. Kegiatan pemilihan, yang mencakup memberikan suara, surnbangan-surnbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
  2. Lobbying, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan¬keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Misalnya, lobbying yang dilakukan oleh anggota DPR, atau yang dilakukan tokoh masyarakat kepada pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya.
  3. Kegiatan organisasi, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
  4. Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.
  5. Tindakan kekerasan, yaitu upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menirnbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (dalam bentuk kudeta dan pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (dalam bentuk huru-hara dan pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (dalam bentuk revolusi). Kekerasan hanya dilakukan setelah tertutupnya kesempatan berpartisipasi politik secara damai.

Peran aktif Dalam Kehidupan Politik

 
    Peran aktif dalam kehidupan politik dapat kalian tampilkan mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat serta lingkungan bangsa clan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini dipaparkan contoh peran aktif yang dapat ditampilkan dalam lingkungan-lingkungan tersebut.

    Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagai kegiatan berikut ini:
  1. Musyawarah keluarga
  2. Pemasangan atribut-atribut kenegaraan pada waktu hari besar nasional seperti proklamasi kemerdekaan.
  3. Membaca dan mengikuti berbagai berita di televisi, radio, dan media massa lainnya terutama yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik kenegaraan.
    Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, kalian dapat menampilkar peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagai kegiatan berikut
  1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alain, PMR, Paskibra, dan sebagainya.
  2. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.
  3. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.
  4. Membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah dan sebagainya.
    Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dengan mengikuti berbagai kegiatan berikut ini:
  1. Forum warga
  2. Pemilihan ketua RT. RW, Kepala Desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya
  3. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW,.LMD, dan sebagainya.
Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, kalian dapat menampilkan peran aktifnya dalam kehidupan politik dalam bentuk:
  1. Menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum
  2. Menjadi anggota aktif dari partai politik, kelompok penekan dan kelompok kepentingan tertentu
  3. Duduk dalam lembaga politik seperti MPR, DPR, dan DPD
  4. Biasa berkomunikasi dengan wakil-wakil rakyat
  5. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi
  6. Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk-produk yang dihasilkannya sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat
  7. Ikut aksi unjuk rasa secara damai

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar