Kamis, 17 Juli 2014

Kurikulum PKn 2013

Silahkan Download Berkas-berkas yang kebutuhan Kurikulum 2013 untuk mata Pelajaran Pendiidkan Kewarganegaraan SMA, sbb:

  • Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMA-MA     download
  • Silabus  kelas X s.d kelas XII                                     download
  • Model Pembelajaran Saintifik PKn                             download

Senin, 29 Oktober 2012

8 Presiden Indonesia Yang Tidak diKetahui

mungkin masih banyak dari kalian yang beranggapan bahwa indonesia saat ini baru dipimpin oleh enam presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan kini presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal itu ternyata keliru. Indonesia , menurut catatan sejarah, hingga saat ini sebenarnya sduah dipimpin oleh delapan presiden. lho, kok bisa ? Lalu siapa dua orang lagi yang pernah memimpin indonesia ??



Dua tokoh yang terlewatkan itu adalah Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat. keduannya tidak disebut, bisa karena alpa, tetapi mungkin juga disengaja, Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan MR. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949).

Pada tanggal 19 Desember 1948, saat belanda melakukan agresi militer 11 dengan menyerang dan mengusai ibu kota RI saat itu di yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Moh Hatta, serta para pemimpin indonesia lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukti tinggi, Sumatra Barat.


Mr. Sjaruddin Prawiranegara

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Sjaruddin mengusulkan dibentuknya pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI. Padahal, saat itu Soekarno - Hatta mengirimkan telegram berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan pada hari minggu tanggal 19 Desemebr 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai seranganja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi Kami menguasakan kepada MR. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Ri untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Surmatra.

Namun saat itu telegram tersebut tidak sampai kebukit tinggi. Meski demikian, ternyata pada saat bersamaan Sjaruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngrai Sianok Bukit tinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu oemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr. T.M.Hasan menyetujui usul itu "demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalamn bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintah, yang menjadi syarat international untuk diakui sebagai negara".
Pda 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 Km dari Payakumbuh, PDRI "diproklamasikan". Sjaruddin duduk sebagai ketua atau presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luat Negeri, ad. interim. Kabinatenya dibantu MR. T.M Hasan, Mr. S.M Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono danubroto. Adapun Jendral Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang.

Sjaruddin menyerahkan kembali mandatnya kepad Presiden Soekarno pada tanggal 13 juli 1949 di yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi republik indonesia.


Mr. Assaat

Dalam Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Repuplik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian salah satunya adalah Republik Indonesia, Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.

Karena Soekarno dan Moh. Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS, maka berarti terjadi kekosongan pemimpinan pada Republik Indonesia.

Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dala RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan.

Dengan demikian, SBY adalah presiden RI yang ke-8. Urutan Presiden RI adalah sebagai berikut : Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat), Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

(Sumber: http://viyatampaksiring.blogspot.com)

Sabtu, 27 Oktober 2012

Bahaya Wabah Nepotisme


Oleh Bisma Yadhi Putra

APA penyebab lahirnya nepotisme? Sudah jelas, rasa ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang terlalu mendalam lah yang menjadi penyebabnya. Nepotisme terjadi ketika seorang aparatur negara (birokrat) merekrut aparatur baru bukan berdasarkan nilai-nilai kualifikasi sosok yang hendak direkrut, melainkan berdasar pada ikatan keluarga dan kekerabatan. Implikasinya, birokrasi dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya kecakapan mumpuni, yang kemudian melahirkan aneka permasalahan lainnya.

Masalah-masalahnya seperti rendahnya kualitas kinerja birokrasi, korupsi secara kekeluargaan, hingga melanggengkan tradisi nepotisme dalam proses perekrutan pegawai negeri. Jika A yang punya kemampuan dan pengetahuan cukup baik mengenai tata kelola birokrasi, seharusnya ia yang lebih berhak direkrut karena memenuhi persyaratan paling penting. Tetapi karena B -yang kualitas kemampuan dan pengetahuannya lebih rendah dari A- merupakan sepupu dari C selaku “orang dalam”, maka yang akhirnnya dipilih adalah B. Ini hanya sebuah ilustrasi, tetapi merupakan realita yang kerap terjadi.

Ikatan Kekerabatan
Francis Fukuyama, dalam Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru (The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order), memaparkan bahwa muara atau rahim lahirnya budaya nepotisme adalah familisme. Yakni, ketergantugan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang kemudian melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Dan pada tahap lanjutannya, familisme mengarah ke nepotisme (Fukuyama, 1999:45).

Dalam lingkungan birokrasi di sekitar kita, familisme kerap menjadi landasan utama dalam proses rekrutmen. Akibatnya, ketika ada seseorang yang hendak melamar menjadi pegawai negeri sipil (PNS), ia barangkali akan berujar: “Kalau mau lulus dengan mudah, harus ada `orang dalam’ yang bersedia menolong.” Kalau sudah begini, ujian resmi atau tes masuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) hanya sekadar formalitas belaka untuk menutupi kebusukan nepotisme.

Mengandalkan “orang dalam” itulah yang menjadi pertimbangan lain bagi para pelamar di samping nilai-nilai kualifikasi yang dimiliki. Akibat nepotisme yang mewabah dalam sistem birokrasi, mereka yang punya kecakapan dan layak direkrut akhirnya tersingkir akibat ulah “orang dalam” yang dengan rasa familismenya memperjuangkan keluarga atau kerabatnya yang sama sekali tidak punya kemampuan yang mumpuni agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri.

Apakah mereka yang punya kecakapan mumpuni tapi tersingkir dalam bursa persaingan akan pasrah seketika? Tentu tidak. Di sinilahsalah satu letak masalah semakin mewabahnya nepotisme. Mereka yang berpendidikan, yang punya kualifikasi dan keahlian memadai, pun akhirnya mencari “orang dalam”-nya sendiri untuk memuluskan langkah. Ini mengindikasikan bahwa nepotisme tidak hanya didukung oleh mereka yang berpendidikan rendah. Tetapi akibat kultur nepotisme dalam lingkungan birokrasi yang kuat, mereka yang berpendidikan (tinggi) pun akhirnya ikut menyuburkan wabah ini melalui kerja sama kotor dengan “orang dalam”.

Jebakan Korupsi
Rose-Ackerman (2006) memaparkan bahwa, sebuah negara akan terus bergelut dengan status negara miskin apabila “terperangkap dalam jebakan korupsi”. Situasi munculnya “jebakan korupsi” adalah ketika dalam sebuah negara terjadi korupsi yang “mendorong timbulnya lebih banyak lagi korupsi”. Tetapi sebenarnya, wabah korupsi itu bisa pula berakar dari budaya nepotisme yang kuat.

Dalam Political Man, Lipset berujar: “Semakin miskin sebuah negara, semakin kuat kecondongan pada nepotisme, yakni mengangkat di kalangan teman-teman atau kerabat pada jabatan-jabatan publik.” Negara miskin tentu belum mampu melakukan modernisasi secara keseluruhan, termasuk dalam hal modernisasi birokrasi. Tentu saja, tidak adanya birokrasi yang modern dalam sebuah negara miskin akan menyebabkan perekrutan pegawai-pegawai negeri dengan cara-cara yang menyalahi prosedur ideal birokrasi modern. Ditambah lagi kecenderungan perilaku korup, misalnya dengan maraknya suap untuk melicinkan kelulusan.

Ketika seorang pegawai negeri yang diangkat melalui jalur nepotisme, ia akan cenderung melanjutkan praktik nepotisme baru, yakni mengupayakan sanak famili atau kerabatnya yang lain agar juga bisa menjadi pegawai negeri. Jadi, nepotisme mendorong munculnya lebih banyak nepotiisme. Hal semacam ini telah menjadikan nepotisme sebagai tradisi turun-temurun dalam sistem birokrasi. Padahal, birokrasi yang baik dan modern tidaklah berciri demikian.

Birokrasi yang modern adalah sistem yang digerakkan oleh aparatur-aparatur yang diangkat atas dasar kualifikasi dan keahlian, bukan atas dasar keturunan. Atau dalam bahasa Fukuyama: “Birokrasi modern (setidak-tidaknya dalam teori) dijalankan bukan oleh anggota keluarga dan teman dekat, melainkan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan kerja yang obyektif atau telah lulus ujian resmi.”

Lalu, bagaimana memotong atau mengakhiri siklus wabah nepotisme? Para teoretisi ilmu sosial yang memuja tatanan sosial yang ditopang budaya individualisme akan menawarkan penghapusan ikatan keluarga yang mendalam. Di satu sisi, kerja sama dalam ikatan keluarga saat menjalankan usaha akan menghasilkan sinergi yang kokoh dan menghasilkan capaian yang baik.

Sementara di sisi lain, akibat buruk akan lahir manakala kerja sama yang dibangun bukan untuk menjalankan sistem agar tetap stabil berdasarkan ikatan harmonis kekeluargaan, namun menghilangkan kesempatan bagi mereka yang bukan anggota keluarga -namun punya keahlian- untuk masuk dalam sistem roda birokrasi. Birokrasi yang dikendalikan oleh pegawai-pegawai minim kecakapan akan menyebabkan pelayanan publik menjadi rendah kualitasnya, bahkan sama sekali buruk.

Namun, mengingat budaya kita yang masih mengedepankan semangant kolektifisme dalam relasi sosial, pembangunan budaya individualisme bukanlah solusi dan wajib ditentang. Lagian, korupsi dalam sistem juga tidak hanya melibatkan aksi kolektif yang sistemik, namun juga sering dilakukan perorangan (individualistik). Memang tidak mudah memerangi nepotisme dalam negara yang budaya familismenya masih berakar, seperti Indonesia. Solusinya, tetap dibutuhkan pemimpin yang mampu dan berani menentang praktik nepotisme yang dapat melemahkan sistem.

Solusi Radikal
Dalam sebuah diskusi, saya menawarkan solusi yang lumayan radikal atas mewabahnya nepotisme di lingkungan birokrasi kampus. Saya katakan: “Pecat semua pegawai yang diangkat oleh anggota keluarga atau kerabatnya, lalu lakukan perekrutan ulang secara transparan dengan prinsip kesamarataan kesempatan bagi siapa pun yang memenuhi nilai kualifikasi dan keahlian!”

Dan kalau boleh jujur, saya ingin Gubernur Aceh yang sekarang setuju dengan wacana saya, dan berani segera mengambil sikap yang sama untuk memerangi atau memotong wabah tradisi nepotisme di Aceh. Jangan sampai pemerintahan yang sekarang melanjutkan tradisi yang tidak baik pada periode-periode pemerintahan sebelumnya. Kalau pun ada kerabat yang diangkat mengisi jabatan publik, penilaian atas kualitas personal calon pegawai mutlak dikedepankan. Masalahnya: Beranikah engkau menyatakan perang pada nepotisme, Pak Gubernur?

* Bisma Yadhi Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: bisma.ypolitik@gmail.com

Kamis, 25 Oktober 2012

Asal Muasal Nama Negara "INDONESIA"

Tahukah kalian Asal Mula Negara Kita Yang Disebut Indonesia ? Berikut Penjelasannya ....

Nama Untuk Negara Indonesia Untuk Pertama Kalinya Ditemukan Oleh Seorang Ahli Etnologi (Kebudayaan) Inggris Bernama James Richardson Logan Pada Tahun 1850 Dalam Ilmu Bumi (Geografi). Istilah Indonesia Digunakan Juga Oleh G.W. Earl Dalam Bidang Etnologi (Kebudayaan). G.W. Earl Menyebut Negara Ini Dengan Kata Indonesians dan Melayunesians Bagi Penduduk Kepulauan Melayu.

Pada Tahun 1862 Istilah Indonesia Digunakan Oleh Orang Inggris Bernama Maxwell Dalam Karangannya Berjudul The Island of Indonesia (Kepulauan Indonesia) Dalam Hubungannya Dengan Ilmu Bumi. Istilah Indonesia Semakin Populer Ketika Seorang Ahli Etnologi Etnologi Lainnya Yang Berkebangsaan Jerman Bernama Adolf Bastian Menggunakan Istilah Indonesia Pada Tahun 1884.

Secara Bahasa, Kata Indonesia Berasal Dari Bahasa Hindus Yang Berarti Hindia dan Kata Yunani Nesos Yang Berarti Pulau, Nesioi (Jamak) Berarti Pulau-Pulau. Dengan Demilcian, Kata Indonesia Berarti Pulau-Pulau Hindia.

Bangsa Indonesia Pertama Kali Menggunakan Nama Indonesia Secara Politik Digunakan Oleh Perhimpunan Indonesia, Yaitu Organisasi Yang Didirikan Oleh Pelajar-Pelajar Indonesia di Negeri Belanda Pada Tahun 1908. Organisasi Tersebut Pertama Kali Bemama Indische Vereeniging. Kemudian Nama Itu Diganti Menjadi Indonesische Vereeniging Pada Tahun 1922. Selanjutnya Pada Tahun 1922 Juga Namanya Diganti Menjadi Perhimpunan Indonesia.

Dan Tahukah Sahabat Pada Tahun 1928 Kongres Pemuda II di Jakarta Menggunakan Istilah Indonesia Dalam Hubungan Dengan Persatuan Bangsa. Kongres Pemuda Tersebut Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Yang Menghasilkan Sumpah Pemuda Yang di Dalamnya Tercantum Nama Indonesia. Istilah Indonesia Secara Resmi Digunakan Sebagai Nama Negara Kita Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Dengan Diproklamasikannya Kemerdekaan Indonesia. 
 
(Sumber: http://sebaiknyakamutahu.blogspot.com)

Jumat, 28 September 2012

PARASIT DEMOKRASI

 
PARTAI Politik adalah salah satu pilar penting untuk menegakkan demokrasi dan menciptakan pembangunan politik yang mantap dan mapan. Kehadiran Partai Politik sangat dibutuhkan untuk terciptanya konsolidasi demokrasi yang kuat. Maka adalah mustahil demokrasi bisa tumbuh tanpa adanya Partai Politik.

Namun Partai Politik bukan hanya bisa menjadi faktor penentu tegaknya demokrasi, tapi juga bisa berperan sebagai “pembuat cacat” atau bahkan “penghancur demokrasi” itu sendiri. Partai Politik yang bisa tumbuh subur di alam demokrasi, bisa saja berbalik arah menjadi parasit yang menggerogoti dan kemudian menghancurkan demokrasi.

Untuk tetap bisa survive, Partai Politik harus memenuhi kebutuhan paling mendasar; dana untuk memenuhi logistik Partai. Pendanaan Partai bisa saja untuk biaya kampanye Pemilu, kongres Partai dan sebagainya. Celakanya, tidak sedikit Partai Politik mencari biaya untuk memenuhi logistik Partai dengan cara-cara yang tidak halal. Perilaku menghalalkan segala cara pun kerap ditempuh asalkan kepentingannya bisa tercapai. Di sinilah terjadinya cacat demokrasi yang disebabkan oleh Partai Politik.

Dalam berbagai literatur ilmu politik yang membahas demokrasi, disebutkan bahwa salah satu tujuan dari demokrasi adalah terciptanya clean government. Pemerintahan yang bersih berbasis Partai Politik diharapkan bisa terwujud dengan diterapkannya demokrasi. Rakyat bisa bebas memantau pemerintahan dan mengoreksi setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat. Dengan adanya check and balance antara rakyat dengan pemerintah diharapkan bisa terwujud clean government.

Namun dalam kenyataannya, jalan untuk mencapai terciptanya demokrasi yang bertujuan menciptakan clean government kerap kali dicederai oleh Partai Politik. Jika pemerintahan diktator adalah penghambat munculnya demokrasi, jika masyarakat yang brutal dan tidak tertib sosial adalah penghambat demokrasi di era transisi, maka Partai Politik adalah penghambat atau bahkan penghancur saat demokrasi sedang tumbuh. Perilaku Partai Politik yang memanfaatkan kekuasaan hanya untuk meraup keuntungan dengan berbagai cara akan menghambat pembangunan demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, jangan harap demokrasi dapat menjadi kokoh. Demokrasi hanya dijadikan alat oleh Partai Politik untuk mencapai kekuasaan, tanpa berpikir kemudian mereka berkewajiban memperjuangkan nasib rakyat dan menciptakan clean government. Yang dikejar Partai Politik hanyalah uang, uang dan uang.

Partai politik yang menjadi parasit dalam demokrasi akan “menerobos” masuk ke lembaga-lemabaga negara untuk mencari keuntungan. Kekuasaan yang dikendalikan oleh Partai yang tidak bermoral hanya akan menjadikan demokrasi sebagai baju. Partai Politik menang Pemilu karena dipilih oleh rakyat, dengan harapan memperjuangkan hak-hak rakyat, ternyata di kemudian hari membelot ketika mereka sudah mencapai kekuasaan. Mereka memang terpilih secara demokratis, tetapi praktik yang dijalankan oligarkis. Bahkan dikhawatirkan akan mengarah pada partitokrasi.

Proyek-proyek atau program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat adalah salah satu sasaran Partai Politik. Dana yang menggiurkan membuat kader-kader Partai Politik memanfaatkan proyek-preyek atau program-program tersebut untuk meraup keuntungan yang kemudian disetor ke Partai, sebagian dibagi-bagikan dan selebihnya masuk ke kantong pribadi.

Jika lembaga-lembaga negara sudah digerogoti oleh Partai Politik yang rakus dan serakah, maka clean government nihil diwujudkan. Partai Politik ibarat kanker mematikan yang menggerogoti lembaga-lembaga negara. Akibatnya, korupsi merajalela yang berakibat pembangunan menjadi stagnan. Kalau sudah begini, demokrasi tinggal tulang.

Di Indonesia, fenomena tersebut adalah pemandangan yang tampak jelas. Dari banyak kasus korupsi yang terjadi, tidak ada satu kasus pun yang tidak menyeret Partai Politik. Seolah-olah di mana ada korupsi di situ ada Partai Politik. Praktik-praktik kotor semacam ini telah mencederai proses berdemokrasi. Ibaratnya Partai Politik menggunakan demokrasi sebagai topeng untuk menutup wajah agar tak ketahuan rakyat saat sedang merampok uang negara.

Agar perilaku kotor semacam ini bisa dihilangkan, maka Partai Politik harus “bertaubat” dan kembali ke fungsi yang sebagaimana mestinya. Kalau tidak, akibatnya bukan saja pada terjadinya cacat demokrasi, tapi bisa juga menimbulkan pandangan sinis masyarakat terhadap Partai Politik. Kalau sudah begini, besar kemungkinan masyarakat yang muak dengan praktik-praktik kotor Partai Politik lebih memilih golput pada Pemilu karena mereka menganggap Partai Politik hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Selain itu, praktik-praktik kotor tersebut turut menciptakan pandangan buruk terdahadap politik.

Karena politik dianggap sebagai lingkaran setan, maka masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik. Ketiadaan partisipasi masyarakat dalam politik ikut memperlemah demokratisasi. Kalau masyarakat sudah apatis, maka Partai Politik bisa bertindak semaunya tanpa dibayang-bayangi protes atau kritikan dari masyarakat.

Adanya Partai Politik tidak serta merta menjadikan demokrasi itu menjadi kuat. Partai Nazi yang dipimpin Adolf Hitler mendapatkan kekuasaan lewat Pemilu yang demokratis, tapi kemudian Hitler menjadi diktator dan memporak-porandakan demokrasi. Agar demokrasi bisa tumbuh subur dan mencapai kekokohannya, maka harus didukung oleh peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dan peran Partai Politik yang bermoral untuk bersama-sama menciptakan iklim politik yang baik.

Kamis, 27 September 2012

POLITISI ZOMBIE

Anda tahu tentang Zombie? Ia dalam sebutan untuk mayat hidup dalam sistem kepercayaan Voodoo. Konon, dalam kisah-kisah rakyat yang tersebar, zombie adalah manusia yang rohnya sudah dicuri secara supranatural dan kemudian dipekerjakan sebagai budak oleh “majikan zombie”.
Dalam versi yang lain, zombie diceritakan sebagai mayat tak berotak dan selalu tunduk pada keinginan majikan. Lebih parah lagi, zombie juga menyerang dan memakan daging manusia. Dalam film-film, zombie menyebarkan penyakit kepada orang sehat melalui cakaran dan gigitan. Ia hanya dapat dihentikan jikalau tubuh zombie dihancurkan.

Tetapi, saat ini, zombie tidak hanya menjadi kisah rakyat atau film-film. Dalam perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini, kita pun menemukan tipikal politisi berkarakter zombie: politisi bermental budak, politisi yang tidak punya keberpihakan kepada rakyat (kemanusiaan), dan politisi yang suka ‘memakan’ rakyatnya sendiri.

Indonesia adalah contoh terbaik politik zombie. Di negeri ini, anda bisa melihat ketundukan tanpa batas para politisi kepada kekuatan dari luar: imperialisme. Padahal, imperialisme itu telah mengorbankan kepentingan rakyat.

Lihat apa yang dikerjakan pemerintah sekarang ini: menjalankan liberalisasi perdagangan, mencabut subsidi sosial, memprivatisasi BUMN dan layanan publik, menerapkan pasar tenaga kerja yang fleksibel, meliberalkan investasi asing, dan lain sebagainya.

Seluruh kebijakan itu merugikan kepentingan nasional. Kita pun berhadapan dengan ‘horror’ luar biasa: kemiskinan meluas, pengangguran meningkat, industri dalam negeri hancur, kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir kapitalis asing, rakyat tidak bisa mengakses layanan atau kebutuhan dasar, dan lain-lain.
Rejim yang berkuasa saat ini adalah zombie. Ia tidak bisa lagi membedakan mana kepentingan asing dan mana kepentingan nasional. Ia juga tak lagi punya kepedulian menjalankan konstitusi negara: UUD 1945. Rejim sekarang adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh ‘majikan zombie’: imperialisme.
Di hadapan rejim zombie ini, negara tidak lagi menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan, melainkan sebagai horror (alat kekerasan dan teror) untuk menghentikan perlawanan rakyat. Selebihnya, negara diarahkan untuk melayani tujuan-tujuan imperialis: melegalisasi imperialisme.

Politik zombie itu terus menular di hampir semua institusi negara. Di parlemen, hampir semua politisi, kendati berasal dari beragam partai politik, memiliki suara yang sama dalam mengesahkan berbagai UU pro-neoliberal.

Di eksekutif, mulai dari pusat hingga daerah, hampir semua terjangkiti politik zombie.  Pemerintah kita, dari pusat hingga daerah, hanya menjadi pelayan dari kepentingan imperialisme dan kapitalis lokal. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan regulasi untuk mendukung kepentingan tersebut, bahkan jika regulasi itu membunuh rakyatnya sendiri.

Di ranah penegak hukum, rasanya kita sulit menemukan penegak hukum yang tidak terkena penyakit zombie: mengabdi kepada uang, suka memakan hak-hak rakyat kecil, dan buta hati terhadap nilai-nilai keadilan. Politik zombie juga nampak dari praktek korupsi yang terus berkembang di kalangan politisi dan pejabat negara. Para politisi dan pejabat korup itu sudah tidak punya rasa malu sebagai “koruptor”.

Politik zombie juga hadir di tengah-tengah media massa. Mereka mempromosikan sebuah kebudayaan yang mengubah kaum muda menjadi “mayat mati” dihadapan konsumerisme dan konsumtifisme. Lembaga pendidikan kita juga mulai terjangkiti oleh horror zombie ini. Lihatlah bagaimana pendidikan tidak lagi mengabdi kepada kemanusiaan, tetapi mulai mengabdi sepenuhnya pada logika modal: akumulasi keuntungan.

Politik zombie ini harus dihentikan. Tetapi politik zombie ini hanya bisa dihancurkan dengan mobilisasi rakyat yang sadar atau—meminjam istilah Bung Karno—“massa aksi”. Oleh karena itu, tugas kita adalah membangkitkan “massa aksi”. Dengan kekuatan “massa aksi” itu, kita merebut kekuasaan politik. Pada titik itulah, kekuasaan politik itu kita pergunakan untuk kepentingan rakyat.

 Sumber: BERDIKARI ONLINE

Logika Kapital Versus UUD 1945


Apa tujuan berdirinya negara Republik Indonesia? Para pendiri bangsa sudah merumuskan tujuan itu dengan baik: mencapai tata-masyarakat adil dan makmur. Pada saat itu, para pendiri bangsa sadar betul bahwa kapitalisme tidak akan bisa mengantarkan bangsa Indonesia mencapai tujuan tersebut.

Para pendiri bangsa menyusun UUD 1945. Di dalam UUD 1945, baik pembukaan maupun batang-tubuhnya, tersirat semangat melawan segala bentuk penjajahan dan penghisapan manusia atas manusia.

Kita baca pasal 33 UUD 1945, misalnya, yang menggariskan haluan ekonomi Indonesia merdeka. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dituliskan: “Produksi harus dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota2 masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.”

Dengan demikian, logika ekonomi berdasarkan konstitusi (UUD 1945) adalah menempatkan kemakmuran rakyat di atas segala-galanya. Atau, lebih terang lagi: konstitusi kita menempatkan manusia di atas segala-galanya. Kenapa harus mengutamakan kemakmuran rakyat? sebab, rakyat tidak akan bisa membangun dan mengembangkan segala potensinya jikalau mereka masih lapar, sakit, bodoh, dan terhisap oleh kekuatan lain.
Akan tetapi, sejak jaman orde baru hingga sekarang ini, logika konstitusi ini tidak dipraktekkan dengan konsisten. Bahkan, di bidang ekonomi, para penyelenggara negara justru menganut jalan kapitalisme. Logika yang menguasai praktek perekonomian kita adalah logika kapital.

Logika kapital sangat bertolak belakang dengan kebutuhan dan perkembangan manusia. Di dalam kapitalisme, tujuan produksi adalah tujuan kapital untuk keuntungan (profit). Di mata kapital, manusia dan alam hanya dijadikan instrumen untuk mencapai maksimalisasi keuntungan.

Sekarang ini, di bawah rejim neoliberal, manusia Indonesia tidak lagi dianggap sebagai rakyat. Neoliberal menempatkan manusia Indonesia sebagai konsumen. Pengelolaan kekayaan alam juga untuk tujuan ‘memaksimalkan keuntungan’. Neoliberalisme, seperti juga kecenderungan kapitalisme, adalah mengubah hubungan-hubungan sosial manusia menjadi komoditi.

Di bawah neoliberal, pemerintah tidak lagi menjadi pendukung kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Dalam banyak kasus, pemerintah telah bertindak tidak ubahnya sebagai “pengusaha” atau “pedagang”. Dalam kasus lain, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan-tujuan kapital: maksimalisasi keuntungan.

Di bawah rejim SBY-Budiono, logika pengelolaan ekonomi Indonesia benar-benar mengabdi pada tujuan maksimalisasi keuntungan. Berbagai potensi kekayaan alam Indonesia, seperti minyak, gas, mineral, batubara, dan lain-lain, dikelola untuk tujuan memaksimalkan keuntungan segelintir orang.

Jika mengacu pada konstitusi, maka pengelolaan sumber daya alam harus mengabdi pada kemakmuran rakyat. Di situ, perhitungannya bukanlah untung-rugi, tapi bagaimana sumber daya itu dikelola secara demokratis dan memenuhi kebutuhan rakyat. Energi, misalnya, bukan sekedar kalkulasi keuntungan ekspor-impor, tetapi juga ada fungsi-fungsi sosial yang mesti di jalankan.

Logika kapital tidak peduli dengan kebudayaan nasional, pendidikan nasional, sistem kesehatan rakyat, dan lain-lain. Logika kapital juga tidak peduli dengan kemiskinan, pengangguran, kehancuran kekuatan produktif, dan lain-lain.

Pendek kata, logika kapital menempatkan—meminjam istilah Noam Chomsky—kapital di atas kepentingan rakyat. Sementara konstitusi kita menggariskan: pembangunan ekonomi mestilah menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya.

Rejim penguasa sekarang mengabdi kepada logika kapital (maksimalisasi keuntungan). Rejim ini, sejatinya, adalah penghianat konstitusi kita. Bahkan, dengan segala kelicikannya, telah memproduksi puluhan produk Undang-Undang yang justru melegitimasi logika kapital. Semua UU itu, seperti UU migas, UU ketenagakerjaan, UU Minerba, UU PMA, UU ketenagalistrikan, dan lain-lain, sangat bertentangan dengan logika konstitusi kita.


Sumber: BERDIKARI ONLINE